Menteri PUPR Bantah Piala Dunia U-20 Batal karena Infrastruktur!
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan batalnya gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia bukan karena ketidaksiapan infrastruktur. Dia memastikan, seluruh vanue yang semula akan menjadi lokasi jalannya pertandingan sudah siap digunakan.
"Sudah siap. 31 Maret kemarin kan sudah dicek oleh FIFA, sudah oke," ujar Basuki ditemui IDN Times di hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Senin (3/4/2023) malam WIB.
Ditanya soal kebenaran kabar Piala Dunia U-20 2023 batal karena infrastruktur tak siap, Basuki kembali menampik.
"Enggak," katanya singkat.
1. Stadion sudah siap pakai
Menurut Basuki, dari segi infrastruktur, termasuk kesiapan stadion, tak ada yang jadi kendala hingga Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonedia.
Ada lima stadion yang sempat dibenahi dan terdaftar sebagai vanue penyelenggaraan, yakni, Stadion Jakabaring, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Bung Tomo dan Stadion I Wayan Dipta.
"Masing masing vanue ada empat (stadion lain) untuk lokasi latihan. Jadi ada 20 (vanue yang sudah ready)," ujar Basuki.
2. Diduga ada intervensi pemerintah?
FIFA menangkap adanya upaya intervensi dari pemerintah terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 yang semestinya berlangsung di Indonesia. Hal ini disebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi salah satu pertimbangan FIFA mengambil keputusan untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
"FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, FIFA melihat ini sebuah, kalau dibilang sebuah intervensi," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 31 Maret 2023.
3. Infrastruktur dianggap jadi pengganjal Piala Dunia U-20
Erick Thohir, menganggap FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena infrastruktur stadion masih belum memenuhi. Hal itu Erick sampaikan ketika menjawab pertanyaan mengenai apa alasan FIFA mencoret Indonesia karena pro-kontra penolakan Israel atau peristiwa Kanjuruhan pada Oktober 2022.
"Kalau pengertian saya terbalik, di situ FIFA bertanya transformasi lagi, FIFA menyiapkan tim untuk transformasi sepak bola, salah satunya memang waktu itu Kanjuruhan itu, isu standarisasi keamanan," ujar Erick.
Setelah peristiwa Kanjuruhan, pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan audit dan perbaikan terhadap 22 stadion.
"Di situ sudah ada kondisinya yang ringan, yang berat, ini harus distandarisasikan," kata dia.
