Jakarta, IDN Times - Michael Sianipar mempertanyakan dasar kewenangan PSSI memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Dia menilai keputusan tersebut tidak memiliki landasan dalam Statuta PSSI maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.
PSSI menunjuk Vivin yang merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat keputusannya, PSSI berdalih dengan hasil rapat Exco pada 28 Agustus 2026 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menunjuk Plt. Asosiasi anggota.
"Justru pertanyaan kami, dasar untuk intervensi ke dalam ini di pasal yang mana? Karena tidak ada pasal yang mengatur bahwa Ketua Umum PSSI bisa memberhentikan kepengurusan asosiasi anggota yang sah," kata Michael kepada IDN Times, Jumat (13/11/2026).
Michael menilai pergantian Ketua Umum FFI harus mengikuti mekanisme kongres sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi. Dia juga menegaskan, FFI memiliki AD/ART yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum.
"Di dalam AD/ART kami yang sah, terkait dengan pergantian ketua umum itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme kongres. Jadi kami menilai kalau ada keputusan dari PSSI yang mengubah status kepengurusan yang sah, ketua umum yang sah, maka itu sebenarnya bertentangan dengan Statuta PSSI itu sendiri," ujar Michael.
Dalam AD/ART FFI 2026 Pasal 36 ayat 3, pengisian jabatan ketua umum yang kosong diatur melalui mekanisme internal organisasi. Jika ketua umum berhalangan tetap, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, salah satu wakil ketua umum yang ditunjuk akan menjalankan tugas hingga Kongres Luar Biasa (KLB) paling lama enam bulan.
Sementara itu, jika ketua umum dan seluruh wakil ketua umum secara bersamaan tidak dapat menyelesaikan masa jabatan, Komite Eksekutif FFI berwenang menunjuk Plt dari unsur Exco FFI. Penunjukan tersebut harus memperoleh persetujuan minimal dua pertiga anggota Exco yang hadir dan memiliki hak suara penuh.
AD/ART FFI juga mengatur pemberhentian ketua umum melalui KLB. Berdasarkan Pasal 36 ayat 4 dan 5, pemberhentian dapat dilakukan apabila ketua umum tidak lagi memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran berat, ketua umum harus terlebih dahulu menerima setidaknya tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial.
Di sisi lain, PSSI mencantumkan hasil rapat Exco pada 28 Agustus 2026 sebagai dasar kewenangan Ketua Umum untuk menunjuk Plt. Asosiasi anggota. Keputusan tersebut disebut telah ditandatangani oleh 12 anggota Exco PSSI. Namun, Michael mempertanyakan dasar aturan yang memungkinkan keputusan itu mengubah kepengurusan FFI yang masih sah menurut AD/ART organisasinya.
"Kami menyayangkan dan kami melihat bahwa itu adalah tindakan ilegal. Kami tidak mengakui kepengurusan Plt yang ditunjuk dengan mekanisme seperti itu. Dan kami akan mengajukan surat protes sebagai kepengurusan FFI yang sah di mata hukum dan juga di Kementerian Hukum," ujar Michael.