Tak pelak, rasa-rasanya Piala Dunia 2026 sangat berorientasi pasar, bukan komunitas. Apalagi kalau kamu menilik fakta soal manajemen venue pertandingan. Mari kita bandingkan dengan Piala Dunia 2006 Jerman. Saat itu sebagian besar stadion yang dipakai tercatat sebagai milik publik (pemerintah daerah). Begitu pula dengan edisi 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, dan 2022 di Qatar. Dengan begitu, harapannya uang sewa yang dibayar FIFA bisa kembali ke pemerintah lokal dan didistribusikan untuk kepentingan warga.
Di Amerika Serikat, logika ini tidak lazim. Sebagai negara kapitalis, sangat wajar ketika kita disuguhi fakta bahwa sebagian besar stadion venue Piala Dunia 2026 di negara mereka adalah milik korporasi besar. Mereka antara lain klub-klub swasta NFL seperti Los Angeles Rams, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, dan Miami Dolphins. Kraft Group juga tercatat sebagai pemilik salah satu stadion venue Piala Dunia di AS. Pola tersebut juga terjadi di Meksiko dengan tiga stadion dimiliki korporasi, mulai dari raksasa multimedia Televisa, perusahaan minuman FEMSA, sampai MLM Omnilife. Hanya Kanada yang memakai stadion yang dikelola dengan dana publik.
Fakta ini mungkin terlihat ideal karena tidak mengusik dana publik, tetapi punya kelemahan tersendiri pula. Selain tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas, pemerintah lokal harus dibebani biaya operasional tambahan seperti renovasi dan perawatan fasum serta biaya pengamanan tambahan. Terlepas dari hitungan untung-rugi, Piala Dunia 2026 adalah bukti kalau ia dijalankan dengan sistem yang orientasinya pasar bebas. Akses hanya terbuka lebar untuk siapa saja yang punya kapital (modal), kemudian menyisihkan serta melupakan sisanya.