6G Sudah Dibahas Dunia, Namun Penetrasi 5G RI Masih di Bawah 10 Persen

Menurut Sarwoto, kita harus berhenti melihat spektrum frekuensi sebagai aplikasi, melainkan sebagai jalan tol.

Lelang frekuensi 700 MHz yang dilakukan saat ini pada hakikatnya adalah proses 'pembebasan lahan'. Dalam dunia telekomunikasi, memiliki frekuensi berarti memiliki ruang untuk bermanuver. Jika lahan ini sudah dibebaskan dan siap dikelola, pemerintah dan operator seluler akan memiliki fleksibilitas penuh untuk menentukan kapan dan bagaimana jalan tol tersebut digunakan.

Jika nanti pasar membutuhkan kecepatan tinggi untuk industri robotik atau kendali jarak jauh (5G/6G), jalurnya sudah tersedia. Seandainya masyarakat masih nyaman dengan bandwidth yang ada (3G/4G), jalan tersebut tetap bisa berfungsi. Hal yang krusial adalah jangan sampai ketika teknologi 6G dan perangkat masa depan sudah siap meluncur, kita justru masih sibuk melakukan pembebasan lahan yang seharusnya sudah selesai bertahun-tahun lalu.

Menyediakan frekuensi adalah tentang mitigasi risiko. Dengan memiliki stok spektrum yang terencana, Indonesia tidak perlu lagi mengemis teknologi atau tertinggal dalam standar global. Kita memiliki kendali penuh untuk menentukan apakah akan melaju di atas 5G yang sedang berkembang atau justru melakukan loncatan besar langsung ke era 6G yang akan datang.

Alasan penetrasi 5G di Indonesia masih berada di bawah 10 persen, padahal teknologi tersebut sudah hadir dalam bentuk riset laboratorium sejak 2012 adalah karena ekosistem perangkat dan kebutuhan pasar.

"5G kan aku denger pertama kan 2017 sudah implemented. Di laboratorium itu tahun 2012. Jadi 5 tahun kan. Nah sekarang orang lain sudah di atas 70 persen penetrasi, kita masih belum sampai 1 persen," Sarwoto mengatakan.

Operator seluler terjebak dalam dilema ekonomi di mana investasi infrastruktur BTS 5G menelan biaya yang sangat besar, namun jumlah pengguna dengan perangkat (handset) yang mendukung 5G masih minim. Selama harga ponsel 5G di pasar Indonesia masih tergolong barang mewah maka percepatan penetrasi akan selalu menemui tembok tebal. Saat ini, 5G masih terasa seperti mobil mewah yang dipaksakan melaju di jalanan desa yang belum siap.

Kemudian masalah use case atau manfaat nyata. Sampai saat ini belum terdengar teriakan dari sektor industri—seperti media, broadcasting, atau manufaktur—yang secara lantang menyatakan bahwa mereka wajib menggunakan 5G untuk operasionalnya. Bagi pengguna seluler biasa, 4G seringkali masih dianggap lebih dari cukup.

Jika 5G adalah tentang kecepatan koneksi, maka 6G digadang-gadang akan menjadi babak baru dalam kecerdasan infrastruktur. Di sinilah peran akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) menjadi kunci. Sarwoto menekankan bahwa cara kita mengelola jaringan di masa depan tidak bisa lagi dilakukan dengan metode manual seperti saat ini.

AI akan menjadi otak yang mengatur distribusi frekuensi secara otonom, membuat jaringan jauh lebih efisien, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi data yang dinamis. 6G bukan sekadar upgrade kecepatan unduh, melainkan integrasi total antara jaringan komunikasi dan kecerdasan komputasi.

Ini adalah peringatan sekaligus peluang. Jika Indonesia hanya berfokus pada membeli teknologi, kita akan terus terjebak dalam ketergantungan standar internasional. Namun, jika diskusi sejak dini ini berhasil menyatukan kepentingan akademisi, pemerintah, dan industri, kita punya peluang untuk menentukan standar 6G yang relevan dengan kebutuhan ekonomi.