Kemandirian Internet untuk Lindungi Data Siber, Realistis atau Utopis?
- Dharma Pongrekun menyoroti kemandirian internet sebagai solusi utama untuk mencegah kebocoran data di Indonesia.
- Kebocoran data pada PDNS menunjukkan perlindungan data di Indonesia masih lemah, dan keamanan data tidak hanya tergantung pada infrastruktur siber yang kuat.
- Pembangunan infrastruktur internet mandiri memerlukan investasi besar dan pengembangan teknologi dalam negeri yang kompetitif.
Di era digital saat ini, kebocoran data menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di seluruh dunia, tentu tak terkecuali di Indonesia. Pada momen debat Pilgub DKI Jakarta yang dilaksanakan KPU pada 6 Oktober 2024 di JIExpo Kemayoran, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyoroti soal kemandirian internet sebagai solusi utama untuk mencegah kebocoran data. Menurutnya, selama Indonesia belum mandiri dalam akses internet, ancaman kebocoran data akan terus menghantui terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk melindungi privasi, seperti penggantian password atau penguatan keamanan siber.
Dharma mengungkapkan, “Selama bangsa ini belum mampu mandiri internet maka data kita akan mengalami kebocoran.” Ia menambahkan bahwa kasus kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) baru terungkap setelah pelaku mengaku dan menunjukkan betapa rapuhnya sistem keamanan data Indonesia saat ini. Lantas, seberapa realistis gagasan yang diusulkan Dharma Pongrekun terkait kemandirian internet? Bisakah kemandirian internet benar-benar menyelesaikan masalah kebocoran data atau hanya menjadi impian utopis yang sulit dicapai?
1. Dharma menyebut insiden kebocoran data PDNS bukti perlindungan data di Indonesia masih lemah
Kebocoran data bukan lagi masalah teoritis, tetapi sungguh terimplementasi dalam kehidupan nyata dan mengancam privasi jutaan warga negara. Insiden seperti kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diungkapkan Dharma Pongrekun dalam debat adalah bukti bahwa perlindungan data di Indonesia masih lemah. Data-data penting termasuk informasi pribadi warga rentan diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kebocoran seringkali baru terungkap setelah pelaku mengakui tindakannya.
Keamanan data kini tidak hanya tergantung pada infrastruktur siber yang kuat, tetapi juga pada bagaimana data tersebut dikelola dan diakses. Kegagalan dalam sistem keamanan siber dapat berakibat buruk bagi individu dan institusi. Mengingat data-data sensitif seperti identitas, transaksi keuangan, dan informasi kesehatan dapat dieksploitasi. Dharma juga menyoroti bagaimana globalisasi mempertemukan berbagai batasan fisik namun menciptakan risiko baru di dunia maya, terutama di era Internet of Things (IoT).
“Globalisasi adalah dunia tanpa batas tapi dibatasi di ruang internet,” tepis Dharma. Ia mengatakan kalau tidak sungguh-sungguh membangun internet mandiri, bangsa ini akan terus dimata-matai oleh perangkat kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI). “Masalah keamanan siber (cyber security) ini tidak akan pernah berakhir,” tambahnya.
Dalam pandangannya, tanpa kemandirian internet, Indonesia akan terus menjadi sasaran pengawasan pihak luar, khususnya melalui teknologi Artificial Intelligence (AI) yang canggih. "Masalah keamanan siber ini tidak akan pernah berakhir," tegas Dharma. Keterangannya itu cukup menandakan betapa mendesaknya masalah ini di tengah perkembangan teknologi global.
2. Visinya, Dharma Pongrekun menegaskan kemandirian internet solusi mengatasi kebocoran data
Dharma Pongrekun menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk kebocoran data terletak pada kemandirian internet. Dalam visinya, Indonesia harus memiliki infrastruktur internet sendiri yang sepenuhnya dikelola dan dikontrol secara lokal. Berbekal kemandirian internet, kontrol atas data digital dan jaringan komunikasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia sehingga harapannya kebocoran dapat dicegah. Pongrekun berpendapat bahwa selama Indonesia masih bergantung pada infrastruktur internet global yang dikelola oleh perusahaan atau negara lain, kebocoran data akan terus terjadi. Bahkan, penggantian password atau langkah-langkah keamanan lain dianggap tidak efektif karena akar masalahnya adalah ketergantungan pada sistem global yang tidak sepenuhnya bisa diawasi.
3. Ada sekelumit tantangan bila kemandirian internet diwujudkan di Indonesia
Kemandirian internet sebagai solusi kebocoran data mungkin terdengar seperti langkah yang ideal. Tetapi apakah ini realistis dalam konteks Indonesia? Membangun infrastruktur internet yang sepenuhnya mandiri akan memerlukan sumber daya, teknologi, dan keahlian yang sangat besar. Negara seperti Amerika Serikat atau Cina, dengan pengaruh teknologi global yang kuat, bisa membangun internet yang lebih mandiri. Tetapi untuk Indonesia, jalan menuju kemandirian tersebut penuh liku. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika memang ingin mewujudkan gagasan ini.
Pertama, dari segi infrastruktur dan investasi. Internet mandiri menuntut infrastruktur yang sangat kuat dan mahal. Dibutuhkan investasi besar dalam pembangunan pusat data, jaringan kabel serat optik, satelit, dan teknologi lainnya. Bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia, investasi ini mungkin sulit diwujudkan dalam waktu singkat, apalagi mengingat ketergantungan saat ini pada teknologi dari negara lain.
Kedua, sebagian besar teknologi internet yang digunakan saat ini, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak keamanan, dikembangkan oleh perusahaan asing. Mengurangi ketergantungan ini memerlukan pengembangan teknologi dalam negeri yang kompetitif, sesuatu yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Tak kalah pentingnya adalah SDM yang mumpuni dan ahli dalam bidang siber. Indonesia juga memerlukan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi untuk membangun dan memelihara infrastruktur internet mandiri. Ini berarti meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang siber, data, dan jaringan yang mana tidak dapat dilakukan secara instan.
4. Ada alternatif yang lebih realistis untuk meminimalkan risiko kebocoran data
Meski kemandirian internet terdengar seperti solusi sempurna, ada alternatif yang lebih realistis untuk meminimalisir risiko kebocoran data. Indonesia dapat berfokus pada kolaborasi dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan siber sambil tetap menggunakan teknologi global. Misalnya, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus ditegakkan dengan lebih ketat untuk melindungi data warga negara.
Implementasi yang kuat dari kebijakan privasi akan memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi meski infrastruktur internet masih bergantung pada teknologi asing. Selain itu, Indonesia juga dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan siber dan bertukar informasi tentang ancaman yang muncul. Aliansi internasional dapat membantu mengatasi masalah kebocoran data tanpa harus sepenuhnya mandiri dalam teknologi internet.
5. Konsep kemandirian internet mungkin terdengar menjanjikan tapi sangat sulit jika diwujudkan dalam waktu dekat
Banyak pihak mungkin melihat gagasan kemandirian internet sebagai solusi yang ideal tetapi sulit dicapai. Kebocoran data merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh ketergantungan pada infrastruktur asing, tetapi juga kelemahan dalam kebijakan, teknologi keamanan, dan manajemen data. Gagasan internet mandiri memang bisa menjadi solusi jangka panjang. Tapi, di sisi lain, masih banyak solusi yang lebih realistis dan bisa diterapkan lebih cepat.
Meningkatkan keamanan siber melalui regulasi yang lebih ketat, penggunaan teknologi enkripsi, audit keamanan berkala, serta peningkatan kesadaran publik tentang keamanan data adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan segera. Di samping itu, kerjasama dengan penyedia layanan global untuk memastikan keamanan data juga merupakan opsi yang lebih praktis dalam jangka pendek. Pada akhirnya, gagasan kemandirian internet seperti yang diusulkan Dharma Pongrekun adalah konsep yang menjanjikan tetapi sangat sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Realitas teknologi global menunjukkan bahwa setidaknya untuk sekarang, kerja sama internasional dan peningkatan regulasi keamanan data adalah pendekatan yang lebih realistis dan cepat untuk melindungi privasi data warga Indonesia.
Namun, dengan visi yang jelas dan investasi yang signifikan di masa depan, membangun kemandirian internet dalam jangka panjang mungkin bukan hal yang mustahil. Seperti yang diungkapkan Dharma Pongrekun, langkah menuju kemandirian ini akan sangat menentukan dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di masa mendatang. Jadi, apakah kemandirian internet realistis atau utopis? Mungkin untuk saat ini terasa utopis, tetapi dengan perencanaan matang prospek ini bisa menjadi masa depan bagi benteng keamanan data Indonesia.
