“Kalau kepercayaan publik hilang, industri ini yang akan kena duluan,” ujarnya saat sambutan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPSDM Komdigi dengan Mitra Stategis di Jakarta, pada Jumat (21/11/2025).
Menkomdigi Singgung Hukuman Cambuk di Singapura Bagi Penjahat Online
Intinya sih...
- Singapura menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan digital, karena pencegahan dianggap tidak lagi memadai.
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap industri game.
- Indonesia memperkuat perlindungan digital anak melalui kebijakan akses platform yang lebih ketat, sebagai upaya bersama untuk menjaga anak-anak dari hal-hal negatif di internet.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Kekhawatiran terhadap keselamatan anak di internet kini tak hanya menjadi isu domestik, tetapi tren global. Sejumlah negara mulai mengambil langkah ekstrem untuk mengatasi gelombang kejahatan digital yang kian sulit dikendalikan.
Singapura bahkan memilih jalur represif dengan menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan digital tertentu, terutama penipuan online, sebagai bentuk penindakan setelah pencegahan dinilai tidak lagi memadai. Di tengah perubahan besar itu, Indonesia juga memperkuat perlindungan digital anak melalui kebijakan akses platform yang lebih ketat.
Kekhawatiran publik
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa kekhawatiran publik terhadap aktivitas anak di internet semakin nyata, terutama setelah muncul kasus-kasus kejahatan digital yang terjadi, bahkan di dalam permainan yang tampak tidak bermasalah.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap industri game, karena jika kepercayaan itu hilang, industri justru akan terpukul.
Dibutuhkan kerja bersama
Karena itu, pembenahan isi dan konsep internet—mulai dari media sosial hingga platform game—harus dilakukan bersama-sama agar masyarakat tidak semakin menjauhkan anak-anak dari hal-hal positif di internet.
Menurutnya, pemerintah ingin anak-anak memahami teknologi namun tetap aman, sehingga upaya ini tidak bisa dibebankan hanya kepada mereka saja.
“Ini kerja bareng, tidak bisa hanya satu pihak,” tegas Menkomdigi.
Tidak cukup dengan pencegahan
Konsep ini, lanjutnya, juga disuarakan banyak negara lain. Ia mencontohkan Singapura yang menggunakan pendekatan hukum lebih keras melalui hukuman cambuk, karena tindakan pencegahan saja dianggap tidak cukup dan harus disertai penindakan.
“Di Singapura, pendekatan mereka lebih keras, karena menurut mereka pencegahan saja tidak cukup,” katanya.
Australia pun menerapkan pembatasan usia. Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kebijakan aktivasi dan akses anak-anak ke ranah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak bulan Maret 2025 melalui Peraturan Pemerintah Tunas.
