Rentetan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Periode Kedua Presiden Jokowi

Tak kurang dari sebulan, Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo akan segera mengakhiri masa jabatannya. Ia akan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Sepanjang masa kepemimpinan Jokowi selama satu dekade hingga masa transisi, isu keamanan siber, mulai dari segi ethical hacking, perlindungan keamanan siber, dan penyalahgunaan data pribadi masih menjadi momok yang menakutkan. Kasus kebocoran data seakan bak penyakit menahun yang menggerogoti struktur keamanan siber, mulai dari level terkecil seperti grup media sosial hingga instansi pemerintahan. Terbaru, sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diperjualbelikan, menurut laporan dari akun anonim Bjorka pada Rabu, 18 September 2024. Data yang bocor tersebut mencakup informasi pribadi wajib pajak, termasuk kabarnya data milik Jokowi juga tersedia.

Sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kasus kebocoran data pribadi ini menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya tidak belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Kasus kebocoran data terus berulang bahkan ketidakbecusan itu membuat masyarakat sebagai warga negara jadi taruhannya. Lantas, apa saja insiden kebocoran data selama kurun waktu 5 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Mari simak ulasan berikut!