Tunjangan Komunikasi DPR Bisa Langganan Berapa Banyak Media Dunia?

03 Sep 2025, 18:02 WIB

Gedung Nusantara, bangunan utama di Kompleks Parlemen Republik Indonesia sebagai tempat persidangan MPR, DPR dan DPD (unsplash.com/Dino Januarsa)

Intinya sih...

Anggota DPR bisa membayar langganan media global premium dengan tunjangan komunikasi intensif
Tunjangan sebesar Rp15–16 juta per bulan memungkinkan anggota DPR untuk berlangganan puluhan hingga ratusan sumber informasi kredibel kelas dunia
Media yang bisa dibayar antara lain The New York Times, The Washington Post, Bloomberg, The Financial Times, dan The Economist

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Siapa sangka, demonstrasi besar yang memicu gelombang emosi masyarakat akhir-akhir ini justru menjadi sorotan sejumlah media internasional. The Guardian, Al Jazeera, dan Associated Press tercatat memberitakan situasi terkini di Indonesia sekaligus menyoroti berbagai aspek mulai dari pemicu aksi, respons pemerintah, hingga bentrokan yang terjadi di lapangan. Aksi protes ini muncul sebagai dampak dari salah satu tuntutan publik terkait besaran tunjangan yang diterima anggota dewan.

Tiap anggota DPR RI menerima tunjangan komunikasi intensif sebagai bagian dari paket penghasilan bulanan mereka. Ketentuan ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Jika dirinci, Ketua DPR memperoleh Rp16.468.000 per bulan, Wakil Ketua Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000. Angka ini menunjukkan adanya dukungan finansial yang signifikan agar wakil rakyat dapat memperluas akses komunikasi dan memperoleh informasi yang relevan dengan tugas legislasi.

Meski demikian, apakah tunjangan ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas informasi anggota dewan atau justru lebih banyak digunakan sebagai biaya konsumtif? Salah satu cara menilai efektivitasnya adalah dengan membandingkan tunjangan tersebut terhadap harga berlangganan media global premium. Nominal Rp15–16 juta per bulan sebenarnya memungkinkan anggota DPR mengakses puluhan hingga ratusan sumber informasi kredibel kelas dunia. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut perhitungan sederhana mengenai berapa banyak akses media global yang bisa diperoleh melalui tunjangan komunikasi intensif anggota DPR.

1. The New York Times bisa membayar 41 akun reguler

The New York Times (nytimes.com)

The New York Times merupakan surat kabar harian Amerika yang berbasis di New York City. Media ini memberitakan berbagai topik, mulai dari berita lokal dan nasional hingga isu internasional, serta menyajikan opini, laporan investigatif, dan ulasan mendalam. Harga langganan digitalnya bervariasi, mulai dari promo sekitar Rp 64.000 per bulan untuk enam bulan pertama, kemudian naik menjadi sekitar Rp 400.000 per bulan. Dari tunjangan komunikasi sebesar Rp 16,4 juta, seorang Ketua DPR mampu membayar lebih dari 250 akun promo atau sekitar 41 akun reguler NYT.

Akses ke NYT memungkinkan wakil rakyat memperoleh wawasan mendalam mengenai geopolitik, kebijakan luar negeri, dan isu-isu global seperti perubahan iklim. Jika langganan hanya bersifat formalitas atau jarang digunakan maka nilai tambahnya atau kebermanfaatannya akan hilang. Padahal, pemanfaatan langganan media yang optimal dapat memberi perspektif internasional yang tajam, memperkuat pemahaman, dan mendukung pengambilan keputusan di parlemen.

2. The Washington Post bisa membayar hampir 100 akun sekaligus

The Washington Post (washingtonpost.com)

The Washington Post dikenal sebagai salah satu surat kabar harian terkemuka di Amerika Serikat, bersama publikasi besar lainnya seperti The New York Times, Los Angeles Times, dan The Wall Street Journal. The Washington Post dikenal luas berkat liputan investigatifnya dalam ranah politik dan analisis kebijakan publik, khususnya di Amerika Serikat. Biaya berlangganan rata-rata sekitar 10 dolar Amerika Serikat per bulan atau setara Rp160.000. Tunjangan komunikasi intensif memungkinkan seorang anggota DPR secara teoritis membiayai hampir 100 akun The Washington Post sekaligus tiap bulan.

Secara lebih rinci, The Washington Post menawarkan paket digital Core yang dikenakan harga promo 4 dolar AS per empat minggu atau Rp64.000, kemudian naik menjadi Rp192.000 setelah tahun pertama. Paket Premium tersedia dengan opsi Rp48.000 per empat minggu atau Rp528.000 untuk tahun pertama. Setelah itu diperpanjang otomatis seharga 100 dolar AS per tahun (kurang lebih Rp1.600.000). Berdasarkan asumsi ini, langganan untuk Ketua DPR bisa membiayai hingga 257 akun, Wakil Ketua sekitar 250 akun, dan anggota biasa DPR sekitar 243 akun.

Jika dimanfaatkan secara optimal, akses ini dapat memperkaya pemahaman wakil rakyat mengenai praktik demokrasi, kebijakan publik, serta dinamika pemerintahan di negara lain. Langganan The Washington Post sejatinya menjadi sarana strategis untuk mempelajari praktik terbaik demokrasi dunia dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan legislatif. Akan berbeda cerita jika tunjangannya dipakai untuk memperkaya diri sendiri.

3. Bloomberg bisa membayar hingga 30 akun

tampilan halaman depan Bloomberg (bloomberg.com)

Bloomberg dikenal sebagai sumber terpercaya untuk berita ekonomi, keuangan, pasar, konversi mata uang, dan bisnis global. Langganan digital all-access-nya dibanderol sekitar Rp 550.000 per bulan, tergolong lebih tinggi dibanding media lain. Penerimaan tunjangan komunikasi sekitar Rp 16 juta, seorang wakil rakyat secara hitungan sederhana dapat membiayai hingga 30 akun Bloomberg sekaligus. Meski lebih mahal, Bloomberg menawarkan data dan analisis mendalam tentang pasar global yang sangat relevan bagi pengambil kebijakan.

Bloomberg juga menawarkan beberapa paket langganan lainnya. Untuk Monthly Access, harga promo sekitar Rp 32.000 untuk bulan pertama dan otomatis diperpanjang Rp 239.000 per bulan khusus untuk pelanggan baru. Sementara paket Annual + Print Access dibanderol sekitar Rp 1.744.000 untuk tahun pertama, otomatis diperpanjang Rp 2.864.000 per tahun, termasuk edisi bulanan Bloomberg Businessweek Magazine. Selain itu, untuk pembelian antara 2 hingga 24 pengguna tersedia tarif diskon Rp 4.400.000 per pengguna per tahun (8 persen lebih murah) khusus pembayaran melalui kartu kredit. Diskon tambahan juga diberikan untuk kelompok lebih besar (25+ pengguna) termasuk opsi enterprise yang lebih terjangkau untuk institusi.

Bagi legislator, Bloomberg bisa menjadi sumber strategis untuk memahami tren ekonomi global, fluktuasi pasar, dan kebijakan moneter internasional. Namun, jika tunjangan komunikasi malah dialokasikan untuk konsumsi pribadi, seperti gadget mewah atau hiburan, potensi manfaat bagi kualitas legislasi akan hilang. Padahal, analisis sekelas Bloomberg bisa menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan fiskal dan regulasi ekonomi yang lebih tajam di Indonesia.

4. The FInancial Times bisa membayar lebih dari 100 akun FT reguler per bulan

Financial Times (ft.com)

The Financial Times (FT) merupakan surat kabar harian asal Inggris yang dicetak dalam format broadsheet sekaligus tersedia secara digital yang berfokus pada berita bisnis dan ekonomi. Biaya langganan digitalnya bervariasi, mulai dari sekitar Rp95 ribu per bulan untuk paket FT Edit, hingga Rp150 ribu per bulan untuk paket reguler. Bahkan, biaya langganannya mencapai sekitar Rp5 juta per tahun untuk paket lengkap.

Dari tunjangan komunikasi yang diperoleh sekitar Rp16 jutaan, seorang anggota DPR dapat dengan mudah membayar antara 103 hingga 173 langganan FT. Hal ini menunjukkan bahwa dana tersebut cukup untuk akses informasi berkualitas secara luas. FT dikenal memiliki reputasi kuat dalam menyajikan analisis mendalam mengenai ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, dan tren geopolitik. Mengakses konten semacam ini memungkinkan wakil rakyat lebih peka terhadap dinamika internasional yang berdampak pada Indonesia.

5. The Economist bisa membayar hingga 40 akun

The Economist (economist.com)

The Economist adalah majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh The Economist Newspaper Ltd dan disunting di London, Inggris. Majalah ini membahas beragam topik, termasuk berita internasional, ekonomi, politik, bisnis, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian. Target pembacanya adalah kalangan profesional berpengaruh, termasuk pembuat keputusan di dunia bisnis dan pemerintahan.

Dengan biaya langganan sekitar Rp 400.000 per bulan, seorang wakil rakyat yang menerima tunjangan komunikasi sebesar Rp 16 juta dapat membiayai hingga 40 akun The Economist secara bersamaan. Akses ini memungkinkan legislator memperoleh perspektif global yang tajam, kritis, dan relevan dengan dinamika dunia saat ini. Berlangganan media The Economist dapat memperkuat kualitas analisis dan pengambilan keputusan dalam ranah kebijakan publik.

Dari perhitungan sederhana, terlihat bahwa tunjangan komunikasi intensif anggota DPR sangat mampu untuk berlangganan puluhan hingga ratusan layanan media global premium. Akses ini bisa menjadi jembatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas legislasi, dan menyusun kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu internasional. Apabila satu akun digunakan untuk setiap media premium, total biaya langganan tidak sampai separuh dari tunjangan bulanan.

Dalam praktiknya, sebagian publik menilai tunjangan komunikasi kerap tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan anggota legislatif. Langganan media global premium memungkinkan wakil rakyat memperoleh analisis ekonomi, politik, dan kebijakan internasional yang relevan dengan tanggung jawab mereka. Studi Umit (2020) dalam artikel "Parliamentary Communication Allowances: Good for Nothing?" yang diterbitkan di SAGE Journals menyebutkan bahwa tidak ada bukti tunjangan komunikasi meningkatkan partisipasi pemilih atau memengaruhi perolehan suara calon legislatif.

Transparansi dan komitmen menjadi kunci utama. Apabila tunjangan komunikasi diarahkan untuk konsumsi informasi berkualitas, rakyat akan merasakan manfaat nyata berupa kebijakan yang lebih cerdas dan berwawasan luas. Sebaliknya, jika hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif pribadi, potensi peningkatan kualitas parlemen akan hilang begitu saja. Kira-kira, apakah wakil rakyat siap memanfaatkan tunjangan ini untuk mencerdaskan dirinya dan memperluas wawasan agar aspirasi publik tersalurkan lebih efektif?

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.