Thailand Siapkan Kebijakan Refund jika Layanan Hotel Beda dari Iklan

02 Nov 2026, 19:30 WIB3 min read

Fina Wahibatun Nisa

News

Channel

Add Us on Google

Potret penginapan (pexels.com/ Moussa Idrissi)

Intinya Sih

Pemerintah Thailand menyiapkan RUU yang menjadikan tarif, syarat pemesanan, dan janji iklan sebagai kontrak mengikat antara akomodasi dan tamu.
Wisatawan dapat membatalkan pesanan atau mengakhiri inap bila layanan tidak sesuai iklan; aturan juga menolak klausul yang merugikan konsumen.
RUU 98 pasal ini mencakup beragam akomodasi, mengatur kategori usaha dan super license, tetapi masih ditinjau Dewan Negara Thailand.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pernahkah kamu memesan hotel karena tertarik dengan foto kamar atau fasilitas yang ditampilkan dalam iklan, tetapi ternyata kondisi aslinya jauh berbeda? Situasi seperti ini bisa merugikan wisatawan, terutama ketika mereka sudah membayar biaya menginap. Untuk memberikan perlindungan lebih kepada tamu, pemerintah Thailand tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang memungkinkan wisatawan membatalkan pemesanan atau mengakhiri masa inap jika layanan akomodasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Dilansir dari VnExpress, pemerintah Thailand mengumumkan rancangan kebijakan tersebut pada akhir September 2026. Nantinya, tarif kamar, ketentuan pemesanan, hingga janji yang dicantumkan dalam iklan akan menjadi bagian dari kontrak yang mengikat antara penyedia akomodasi dan tamu.

Dengan aturan ini, informasi yang disampaikan hotel atau penginapan kepada calon pelanggan tidak sekadar menjadi materi promosi semata. Penyedia akomodasi juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi layanan sesuai dengan keterangan yang telah ditawarkan.

1. Wisatawan bisa membatalkan pemesanan jika layanan tidak sesuai iklan

Salah satu poin utama dalam rancangan undang-undang tersebut adalah memberikan hak lebih besar kepada tamu apabila layanan akomodasi tidak sesuai dengan informasi yang dipublikasikan. Wisatawan nantinya dapat membatalkan pemesanan atau mengakhiri masa menginap jika penyedia layanan tidak memenuhi janji yang tercantum dalam iklan.

Ketentuan ini mencakup berbagai informasi penting, seperti harga kamar, fasilitas, dan persyaratan pemesanan. Artinya penyedia akomodasi perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada calon tamu sesuai dengan kondisi dan layanan yang benar-benar tersedia.

Rancangan aturan tersebut juga berupaya mencegah adanya ketentuan pemesanan yang merugikan konsumen. Misalnya klausul yang memungkinkan pengelola mengubah atau membatalkan kontrak secara sepihak, membatasi tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran perjanjian, atau meminta tamu melepaskan haknya sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, wisatawan diharapkan memiliki posisi yang lebih terlindungi ketika terjadi perselisihan dengan penyedia akomodasi.

2. Aturan baru akan mencakup berbagai jenis akomodasi

Potret penginapan (pexels.com/Chris F)

Rancangan undang-undang ini tidak hanya menyasar hotel konvensional, tetapi juga berupaya memperluas cakupan regulasi terhadap berbagai jenis akomodasi. Beberapa di antaranya adalah homestay, hostel, tenda, rumah pohon, hingga penginapan yang ditawarkan melalui layanan berbagi akomodasi.

Dilansir dari Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS), perubahan tersebut bertujuan menyamakan standar pengelolaan akomodasi untuk berbagai skala usaha. Sebelumnya, perbedaan ketentuan dinilai membuat sebagian pelaku usaha kecil kesulitan masuk ke dalam sektor yang diatur secara resmi.

Dalam rancangan tersebut, bisnis akomodasi akan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan ukuran dan tingkat risikonya. Setiap kategori nantinya memiliki kewajiban berbeda, mulai dari pemberitahuan kepada otoritas, pendaftaran, hingga pengurusan izin usaha.

Selain itu, pemerintah Thailand juga mengusulkan skema super license. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha diharapkan tidak perlu mengurus banyak izin terpisah untuk layanan-layanan yang masih berkaitan dengan operasional akomodasi.

3. Rancangan undang-undang masih dalam tahap peninjauan

Meski telah mendapatkan persetujuan awal dari kabinet, kebijakan baru tersebut belum resmi berlaku. Rancangan undang-undang yang terdiri dari 98 pasal itu masih harus melalui proses peninjauan hukum oleh Council of State atau Dewan Negara Thailand.

Mengacu pada pembaruan kabinet per 20 Oktober 2026 yang diberitakan Bangkok Biz News, proses peninjauan tersebut masih berlangsung. Sejumlah aspek juga perlu dikaji lebih lanjut sebelum rancangan aturan dapat diterapkan.

Menurut Thai PBS, beberapa hal yang masih menjadi perhatian meliputi kriteria perizinan, sistem layanan elektronik, serta bentuk dukungan bagi pelaku usaha kecil selama masa transisi. Hal ini diperlukan agar penerapan aturan baru tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga tetap mempertimbangkan kesiapan penyedia akomodasi.

Jika nantinya disahkan dan diterapkan, kebijakan ini berpotensi memberikan standar perlindungan yang lebih jelas bagi wisatawan saat memesan penginapan di Thailand. Wisatawan pun dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menuntut kesesuaian layanan dengan informasi yang dijanjikan sejak awal pemesanan.