Anggota DPRD DKI Temukan Pungli Rekrutmen PPSU: Ini Zalim ke Orang Miskin
- Politisi Gerindra meminta jajaran Pemprov DKI melalui inspektorat untuk memberantas praktik pungli. Sidak langsung ke lapangan diperlukan.
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka pendaftaran rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara serentak di 239 kelurahan di Jakarta.
- Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Muhammad Faisol mengatakan, seluruh proses rekrutmen PPSU dipastikan ber
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen lowongan kerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). Ali mendapatkan laporan itu saat mengunjungi konstituen pada masa reses.
"Pak Wagub (Rano Karno), saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis saat interupsi dalam rapat Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD DKI, Rabu (16/7/2025).
1. Minta Pemprov DKI turun tangan
Politisi Gerindra ini Pemprov DKI Jakarta memberantas praktik pungli ini. Ia meminta Inspektorat DKI Jakarta turun melakukan sidak ke lapangan.
"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," ucapnya.
2. Total lowongan untuk posisi petugas PPSU sebanyak 1.023 orang
Pemprov DKI Jakarta telah membuka pendaftaran rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara serentak di 239 kelurahan di Jakarta. Pendaftaran itu dibuka mulai 23-26 Juni 2025
Total lowongan untuk posisi petugas PPSU sebanyak 1.023 orang. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan lain sebagainya.
3. Pemprov klaim proses perekrutan transparan
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta Muhammad Faisol mengatakan, seluruh proses rekrutmen PPSU dipastikan berjalan secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan Inspektorat DKI Jakarta.
“Perekrutan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan dengan menyesuaikan jumlah PPSU pada saat awal penetapan anggaran dengan persetujuan tim Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di tingkat provinsi,” ujar Faisol dalam keterangan website resmi Pemprov DKI Rabu (25/6).
Ia menyampaikan, seluruh proses rekrutmen PPSU ini gratis. Warga diminta melaporkan jika mengetahui adanya pungutan atau kecurangan di lapangan ke kanal resmi pengaduan.
“Semua proses rekrutmen akan dilaporkan kepada Gubernur dan akan dipantau secara ketat,” kata Faisol.
