PKB Usul DPR Bentuk Satgas Tertibkan Pesantren Abal-abal
- Soroti validitas ribuan pesantren di Indonesia, perlu dibawa ke DPR RI untuk dibahas secara serius
- Perlu ada 'razia' untuk mendata ulang pesantren agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran
Jakarta, IDN Times - Waketum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengusulkan agar DPR membentuk satuan tugas (satgas) untuk menertibkan pesantren abal-abal. Hal ini menyusul semakin menjamurnya pesantren problematik yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan agama Islam tersebut.
Dia pun menyoroti banyaknya lembaga yang mengatasnamakan diri sebagai pesantren. Padahal, syarat rukun pendirian pesantren diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pesantren. Dalam beleid itu diatur bahwa sebuah lembaga yang ingin mendapat izin operasional pesantren harus ada kiyai, santri, dan kitab yang akan diajarkannya.
"Ini menjadi PR kami semua di DPR, ya, apakah perlu misalnya nanti, ya, di PKB tadi sudah ada satgas, apa perlu nanti di DPR kita juga bentuk satgas, misalnya penertiban ini," kata dia, usai acara International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
1. Soroti validitas ribuan pesantren di Indonesia
Wakil Ketua DPR RI itu lantas menyoroti validitas 38 ribu pesantren yang ada saat ini. Dia pun mewanti-wanti sejumlah pesantren yang didirikan sekadar untuk mendapat anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia, usulan ini perlu dibawa ke DPR RI.
Ia juga akan membawa usulan ini untuk dibahas secara serius di tingkat pimpinan di DPR. Pasalnya, kata dia, pesantren abal-abal ini akan menghasilkan stigma negatif bagi lembaga pendidikan tersebut.
"Kami akan ngobrol dengan pimpinan yang lain, ini sudah banyak yang datang ke DPR juga tentang hal-hal mereka, tentang praktek-praktek yang tadi, membuat stigma negatif terhadap lembaga pendidikan yang sangat luar biasa bentuk karakter anak bangsa," kata dia.
2. Perlu ada 'razia' untuk mendata ulang pesantren
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, menilai, validitas jumlah pesantren menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, kata dia, banyak pesantren yang terdata tapi fakta di lapangan tidak ditemukan atas nama pesantren tersebut.
"Validasi data pesantren menjadi kata kunci dari pertemuan ini. Jadi ada beberapa jumlah pesantren ternyata pesantrennya itu tidak ada," kata dia.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya sebuah 'razia' untuk mendata kembali jumlah pesantren sehingga diharapkan bantuan dari pemerintah ke pesantren bisa tepat sasaran.
"Sehingga dengan jumlah yang normatif nanti terlihat itu tepat sasaran gak ada anggaran yang dari pesantren dari pemerintah," kata dia.
3. PKB soroti praktik kekerasan seksual hingga bulliying di pesantren
Di sisi lain, Maman juga menyoroti banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual hingga perundungan terhadap para santri yang terjadi di lingkungan pesantren.
Ia menegaskan, pesantren-pesantren yang masih melakukan praktik seperti ini berarti tidak paham apa yang disebut pesantren.
"Pesantren itu tidak mungkin melakukan kekerasan oleh siapapun kepada siapapun dan atas nama apapun tidak boleh ada perundungan dan sebagainya termasuk intoleransi," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
