Mulai 2026, Warga Kamboja Wajib Militer Selama Dua Tahun
- Ketegangan Kamboja-Thailand meningkat setelah sengketa wilayah meletus, menewaskan seorang tentara Kamboja.
- Undang-undang wajib militer akan diterapkan mulai tahun 2026, dengan masa tugas diperpanjang menjadi 24 bulan.
Jakarta, IDN Times - Kamboja akan mulai mewajibkan warga sipil mengikuti wajib militer tahun depan. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Hun Manet pada Senin (14/7/2025).
Keputusan ini diambil karena meningkatnya ketegangan Kamboja dengan Thailand. Hal tersebut menjadi alasan pengaktifan undang-undang wajib militer yang telah lama tidak berlaku.
Parlemen Kamboja pada 2006 menyetujui undang-undang yang mewajibkan semua warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas di militer selama 18 bulan. Namun, undang-undang tersebut belum pernah diberlakukan.
1. Hubungan memanas dengan Thailand
Hubungan Kamboja dengan negara tetangga Thailand telah tegang sejak Mei, ketika sengketa wilayah yang telah berlangsung lama meletus menjadi bentrokan lintas batas. Ketegangan ini menewaskan seorang tentara Kamboja.
"Episode konfrontasi ini menjadi pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kami untuk mereformasi militer kami," kata Hun Manet, dilansir dari Channel News Asia.
2. Akan dimulai pada 2026
Wajib militer tersebut, kata dia, rencananya akan dimulai pada tahun 2026.
"Mulai tahun 2026, undang-undang wajib militer akan diterapkan," ujarnya dalam sebuah upacara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang bagian tengah.
Hun Manet mengatakan, masa tugas akan diperpanjang dari 18 bulan sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang disahkan dua dekade lalu, menjadi 24 bulan. Ia juga berjanji untuk mempertimbangkan peningkatan anggaran pertahanan Kamboja.
"Pertahanan nasional kita, pembangunan militer kita, bukanlah untuk menyerang wilayah siapa pun, melainkan untuk melindungi wilayah kita," kata dia.
Adapun tentara Kamboja yang tewas oleh pasukan Thailand terjadi dalam baku tembak di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu.
3. Thailand sudah wajib militer lebih dulu
Insiden tersebut memperburuk hubungan antara Phnom Penh dan Bangkok sehingga menyebabkan penutupan penyeberangan perbatasan. Hal itu karena Kamboja melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand.
Insiden ini juga menyebabkan krisis politik domestik di Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu penyelidikan etik atas perilakunya selama perselisihan tersebut.
Sebuah panggilan diplomatik antara Paetongtarn dan ayah Hun Manet, mantan pemimpin Hun Sen, dibocorkan dari pihak Kamboja, yang memicu penyelidikan yudisial.
Sementara itu, Thailand, sudah memberlakukan wajib militer bagi para pria muda dan sehat yang kemudian mengikuti undian untuk menentukan apakah mereka harus bertugas atau tidak.
