Mobil Listrik Siap Gaspol, Pemerintah Bangun 122 Unit Charging Station
.Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah membangun 122 stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik di 83 lokasi.
"Hingga April 2021 telah terbangun 122 unit charging station pada 83 lokasi yang tersebar di beberapa area," kata Menteri Arifin seperti dikutip dari ANTARA.
Menteri Afirin mengatakan stasiun pengisian daya listrik tersebut terdapat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), komplek perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, serta area peristirahatan di sepanjang jalur tol.
1. Pemerintah menargetkan 3.860 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum pada 2025
Pemerintah menargetkan 3.860 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berdiri pada 2025. Sementara jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) ditarget sudah mengaspal sebanyak 39.627 unit.
"Untuk SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) sendiri diharapkan dapat terbangun 17 ribu unit di tahun 2025," ucap Arifin.
2. Tarif pengisian daya listrik di Indonesia termurah
Arifin mengatakan tarif isi daya kendaraan listrik di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia. Tarif isi daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu pada kategori layanan khusus, yakni sebesar Rp1.644,5 sampai Rp 2.466,7 rupiah per kWh.
"Hanya Tiongkok yang tarifnya lebih rendah daripada Indonesia," kata Arifin.
Arifin mengatakan berbagai regulasi dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan agar masyarakat segera beralih ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
3. Pemerintah terus menggenjot kehadiran mobil listrik
Pemerintah, kata Menteri Afirin, terus mendorong komitmen penggunaan kendaraan listrik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan swasta.
"Indonesia terus bergerak menuju era KBLBB. komitmen tersebut diwujudnyatakan dengan mulai digunakannya kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di beberapa Kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah," kata Arifin.
