Jakarta, IDN Times - Naik kendaraan pribadi memang enak. Setidaknya kita gak harus mengantre menunggu bus atau berdesak-desakkan di commuterline. Selain itu kita juga bisa lebih mobile, lebih bebas bergerak, karena gak harus bergantung pada jadwal bus atau commuterline.
Bahasa singkatnya, selama masih ada bensin, kemanapun hayuk, aja! Namun jangan salah guys, selain bensin, ada faktor lain yang juga harus kamu perhatikan saat menggunakan kendaraan pribadi, yakni pajak tahunan!
Banyak yang sering menyepelekan pajak tahunan ini karena menganggap tidak membayar pajak tahunan tidak akan ditilang oleh Polisi. Mereka menganggap polisi tidak berhak mengurusi pajak karena itu domainnya Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Padahal gak gitu aturan mainnya, guys!
Polisi sebenarnya berhak menilang kendaraan yang pajak tahunannya telat. Dasarnya adalah UU Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 70 ayat 2.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya.
Nah, bila kamu tidak melakukan kewajibannya membayar pajak tahunan, artinya sama saja surat-surat kendaraan kamu tidak sah.
Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Beberapa pasal pada aturan tersebut menyebutkan STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.
STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, dan harus dimintakan pengesahan tiap tahun. Dari dua aturan di atas, jelas polisi berhak menilang pengendara yang pajak tahunan kendaraan yang tidak dibayar.
So, sebelum disemprit Pak Polisi, segera deh cek STNK mu. Pastikan kamu telah membayar pajak tahunan sebelum waktu yang tertera di STNK tersebut. Lagian, bisa beli kendaraan masak gak bisa bayar pajaknya, sih?