100 Hari Kerja Prabowo, Apa Saja Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi?

31 Jan 2025, 11:27 WIB

Triyan Pangastuti

Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

15 paket stimulus ekonomi diluncurkan untuk kesejahteraan di awal 2025.
Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dan penghapusan utang macet bagi UMKM.
Pemerintah fokus pada pertahanan keamanan negara dan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah melewati 100 hari pertama. Momen 100 hari pertama selalu menjadi sorotan banyak pihak, karena ini akan menjadi tolak ukur pemerintahan baru ini ke depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.

"Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, Pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional," ungkapnya dalam keterangannya Jumat (31/1/2025).

Apakah ada hasil nyata di bidang ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan?

1. Kebijakan strategis diimplementasikan di masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih

Ilustrasi cadangan devisa. (IDN Times/Arief Rahmat)

Airlangga menuturkan beberapa di antara kebijakan strategis yang sudah diluncurkan yakni:

15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal 2025.
Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen.
Penghapusan utang macet bagi UMKM
Perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri.
Upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

2. Asta Cita untuk wujudkan Indonesia lebih maju dan sejahtera

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Airlangga, Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto menjadi arah kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Salah satu yang menjadi fokus yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus berupaya menggalang sinergi nasional yang erat guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegasnya.

3. Ketahanan pangan harus diperkuat

Ilustrasi seorang petani sedang mencangkul tanah (freepik.com/jcomp)

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen. Hal ini sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang telah secara nyata merugikan perekonomian nasional. Selain diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil, sinergi yang baik antara TNI-Polri juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional," ungkap Airlangga.

4. Pemerintah sudah kembangkan 24 KEK

tikungan 10 Sirkuit Mandalika (IDN Times/Muhammad Nasir)

Saat ini, Pemerintah telah mengembangkan 24 (dua puluh empat) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat.

Secara kumulatif mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP, menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional.

“Sekarang Malaysia, Singapura kepingin bikin lagi data center dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Kita memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.