13 Juta UMKM Ditargetkan Pakai Sistem QRIS Tahun Ini

13 Okt 2021, 20:02 WIB

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Hanung Harimba, mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 13 juta merchant Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2021.

“Pemerintah berupaya memperkuat logistik UMKM dengan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS. Ditargetkan 13 juta merchant UMKM menggunakan QRIS pada 2021,” kata Hanung dalam peluncuran virtual lokakarya “Transformasi Digital UMKM Merah Putih” yang dipantau di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Target tersebut sejalan dengan misi pemerintah memperluas akses pasar UMKM dengan mendorong UMKM untuk go digital.

1. E-commerce dijadikan penghubung

Ilustrasi e-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain mendorong UMKM menggunakan QRIS, pemerintah juga bekerja sama dengan e-commerce. Platform penjualan secara digital tersebut dijadikan penghubung dengan UMKM yang menyediakan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah.

“Transformasi wirausaha produktif berbasis teknologi merupakan suatu agenda transformasi utama dalam mengembangkan koperasi dan UMKM masa depan," ujarnya.

2. UMKM yang terapkan digitalisasi mampu tingkatkan penjualan

Ilustrasi e-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya, UMKM yang telah melakukan digitalisasi tercatat mampu meningkatkan penjualan di tengah COVID-19. Belajar dari pengalaman selama pandemi, Hanung mengatakan pemerintah akan menggunakan strategi berbeda bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi.

“Mereka harus punya strategi berbeda, misalnya untuk mikro lebih baik didorong melakukan pemasaran di sosial media dulu, untuk kecil baru ke e-commerce lokal, dan untuk usaha menengah kita dorong ke pasar yang lebih besar,” katanya.

3. Inkubasi digelar untuk membina UMKM

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam meningkatkan kapasitas usaha, pemerintah melakukan program inkubasi untuk UMKM. Saat ini, menurut Hanung, pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Presiden mengenai kewirausahaan yang diharapkan dapat menjadi pedoman pembinaan UMKM.

"Program inkubasi UMKM juga dilakukan dengan menggandeng perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi, agregator, dan organisasi inkubator lain. berupa pelatihan dan pendampingan usaha bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi,” ucapnya.