2 Tahun Prabowo-Gibran, Disiplin Fiskal Kian Tertekan

Ruang fiskal, menurut Huda, semakin terbatas karena belanja negara meningkat, sementara penerimaan negara belum mampu mengimbangi kebutuhan pembiayaan program pemerintah.

Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 2,92 persen pada 2025. Pada 2026, rasio defisit diperkirakan kembali meningkat menjadi 2,85 persen, lebih tinggi dari target awal APBN sebesar 2,68 persen.

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan fiskal pemerintah," kata Huda.

Dia menjelaskan, pada 2025 pemerintah juga dinilai mengandalkan percepatan penerimaan dari sejumlah pos, termasuk cukai dan pendapatan dari Bank Indonesia. Praktik tersebut perlu dicermati karena berpotensi membuat penerimaan pada periode berikutnya menghadapi tekanan.

Menurut Huda, persoalan mendasarnya adalah belanja negara yang terus membesar, sementara pertumbuhan pendapatan belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan anggaran.

Dari sisi penerimaan, risiko tidak tercapainya target pajak atau shortfall masih membayangi. Pembayaran restitusi pajak yang meningkat pada akhir tahun berpotensi mengurangi penerimaan bersih pemerintah. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang terbatas dapat menahan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Aktivitas industri yang belum optimal juga berpotensi menekan penerimaan pajak. Sementara itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mempersempit basis penerimaan pajak penghasilan (PPh)," kata Huda.

Dengan kondisi tersebut, perbaikan penerimaan negara tidak cukup hanya mengandalkan pengetatan restitusi. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan penerimaan ditopang aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Huda menjelaskan tekanan terhadap APBN juga berkaitan dengan prioritas belanja pemerintah. Pengelolaan anggaran dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan ambisi Presiden ketimbang efektivitas dan kualitas belanja. Program MBG dan KDKMP menjadi contoh program berskala besar yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan.

"Tanpa perencanaan yang matang dan evaluasi manfaat yang terukur, belanja jumbo tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan publik lainnya," kata Huda.

Kondisi ini turut memunculkan kritik terhadap perubahan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lembaga yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan teknokratis dalam menjaga kesehatan fiskal dinilai semakin mengakomodasi agenda politik pemerintah.

Padahal, Kemenkeu memiliki peran strategis sebagai penjaga disiplin anggaran. Setiap program prioritas semestinya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, bukan sebaliknya, memaksa APBN menyesuaikan diri dengan besarnya ambisi belanja.