5 Negara Larang Penggunaan Mata Uang Kripto, Mengapa?

Pada tahun 2018, pemerintah Aljazair memperkenalkan undang-undang yang melarang semua aktivitas yang melibatkan mata uang virtual. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa mata uang virtual tidak dapat diganti atau didukung oleh dokumen atau mata uang fiat apa pun. 

Setelah undang-undang tersebut diperkenalkan, Aljazair dengan segera melarang penggunaan mata uang digital apa pun, termasuk kripto. Siapa pun yang membeli, menjual, memegang, atau menggunakan kripto di Aljazair akan dikenai hukuman berdasarkan undang-undang keuangan.

China telah membatasi penggunaan mata uang kripto melalui beberapa tindakan pembatasan sejak 2013. Kemudian, pada September 2021, pemerintah China memutuskan untuk melarang penambangan, perdagangan, dan transaksi kripto sepenuhnya.

Banyak ahli melihat upaya pemerintah ini bertujuan untuk mengapungkan e-currency yang dikeluarkan negara China itu sendiri. Bank Rakyat China ingin menjadi salah satu bank sentral besar pertama yang meluncurkan mata uang digitalnya sendiri. China sendiri telah menyelesaikan program percontohan untuk e-CNY, dan akan meluncurkannya pada tahun 2022.

Mesir mengklasifikasikan transaksi kripto sebagai haram menurut hukum Islam. Keputusan ini dikeluarkan pada tahun 2018 oleh badan penasihat Islam utama Dar al-Ifta. Menurut legislatif Islam negara itu, mata uang kripto dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional karena dapat membahayakan ekonomi negara. 

Meskipun demikan, undang-undang ini sebenarnya lebih bersifat nasihat daripada wajib. Dengan demikian, kripto tidak sepenuhnya dilarang di Mesir dan tidak membuat semua orang Mesir berhenti membeli dan menggunakan kripto.

Memiliki atau memperdagangkan aset kripto belum dilarang di Kosovo, tetapi pemerintah mengumumkan larangan penambangan kripto pada awal Januari 2022 karena negara ini tengah menghadapi krisis energi. Negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008 ini tengah memberlakukan pemadaman listrik terjadwal untuk menghemat energi karena negara ini menghadapi kekurangan listrik. 

Sebagai upaya lanjutan untuk menghindari pemborosan energi, pihak berwenang mengumumkan larangan jangka panjang terhadap penambangan kripto di Kosovo. Polisi telah ditugaskan untuk menegakkan larangan tersebut.

Nepal memiliki larangan mutlak untuk menggunakan mata uang kripto di negara ini. Pada Agustus 2017, Bank Rastra Nepal menyatakan Bitcoin ilegal. Kemudian pemerintah melarang penambangan dan perdagangan kripto pada tahun 2019 berdasarkan Foreign Exchange Act.

Baru-baru ini, Nepal juga telah mengeluarkan mata uang digital sendiri, yang menjadi salah satu alasan mengapa kripto dilarang di sana. Dengan demikian, di tahun-tahun mendatang, ada kemungkinan mata uang digital baru akan beredar di Nepal.

Ternyata, tiap negara yang melarang penggunaan mata uang kripto memiliki alasannya masing-masing mengapa mereka membuat keputusan tersebut. Menurut pandanganmu, apakah kamu setuju atau tidak dengan kehadiran mata uang kripto? Tulis di kolom komentar, ya.