DPR Perkuat Sinergi Ekonomi, Dasco Tekankan Sinkronisasi Kebijakan

24 Sep 2026, 23:33 WIB

3 min read

Intinya Sih

DPR mendorong pemerintah, BI, OJK, dan Danantara menyelaraskan arah kebijakan fiskal, moneter, keuangan, serta investasi negara tanpa menggabungkan kewenangan masing-masing.
Dasco menekankan komunikasi antarlembaga agar setiap institusi memahami kebijakan dan tantangan pihak lain, sehingga keputusan strategis konsisten, saling mendukung, dan akuntabel kepada publik.
Kementerian Keuangan akan memperkuat sinergi KSSK dan koordinasi dengan BI serta Himbara untuk mendorong sektor produktif, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung ekonomi melalui APBN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - DPR RI mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia untuk menjaga sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setiap lembaga tetap memiliki kewenangan masing-masing. Namun, arah kebijakan perlu diselaraskan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara dapat berjalan beriringan.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

1. Setiap institusi wajib mengetahui kebijakan dan tantangan yang dihadapi lembaga lainnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad respons hasil survei SMRC soal approval rating Prabowo. (IDN Times/Amir Faisol).
Menurutnya, komunikasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan setiap institusi memahami kebijakan dan tantangan yang dihadapi lembaga lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh di satu sektor dapat mendukung kebijakan di sektor lain.
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
2. Tukar pendapat terkait perkembangan ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad respons hasil survei SMRC soal approval rating Prabowo. (IDN Times/Amir Faisol).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah, BI, OJK, Danantara, dan DPR juga bertukar pandangan mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta sejumlah kebijakan strategis yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Dasco menekankan koordinasi tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga independensi dan tanggung jawab masing-masing institusi. Menurutnya, komunikasi yang kuat diperlukan agar kebijakan strategis dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
3. Kemenkeu perkuat sinergi Fiskal-moneter untuk dorong laju ekonomi
Konferensi Pers Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. (IDN Times/Triyan).
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan koordinasi dan sinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk perekonomian kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers bersama Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).
Ia mengatakan sinergi kebijakan akan terus dilakukan sesuai dengan mandat masing-masing lembaga. Pemerintah melalui APBN akan tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.

Dari sisi fiskal, Suahasil menyebut pemerintah akan terus menjalankan belanja negara dan operasi APBN yang berkaitan erat dengan kebijakan Bank Indonesia. Salah satunya terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah pada perbankan, termasuk bank-bank Himbara.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan mandat masing-masing lembaga. Sinergi tersebut mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran.
"Dalam update APBN KiTa kemarin sudah dijelaskan kita melanjutkan dengan cara yang sangat terukur dan dalam koordinasi yang sangat erat dengan Bank Indonesia dan juga dengan Himbara yang ada di bawah Danantara. Kita juga melihat fenomena-fenomena yang ada di perekonomian kita termasuk fenomena mengenai pembentukan suku bunga," tegasnya.