Mau Ada Sekolah Gratis Sampai PTN, Anggaran Pendidikan Rp824 T Dibedah

Menurut Suahasil, anggaran pendidikan Rp824 triliun tersebar di berbagai kementerian. Selain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, anggaran pendidikan juga terdapat di Kementerian Agama dan kementerian lainnya.

Karena itu, pemerintah ingin melihat kembali desain keseluruhan anggaran pendidikan, termasuk hasil yang telah dicapai setelah mandat alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD diterapkan.

"Kita melihat desainnya seperti apa, lalu output dari pendidikan kita, kenapa setelah kita menjalankan mandat 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang," katanya.

Suahasil mengatakan evaluasi tersebut akan dilakukan dengan melihat sejumlah indikator pendidikan, seperti angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), hingga capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA). Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran pendidikan yang besar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

"Grand design, coba lihat lagi uang Rp824 triliun satu tahun, alokasi tahun depan. Itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ," tutur Suahasil.

Pemerintah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun grand design pendidikan secara menyeluruh. Desain tersebut akan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Dengan cakupan tersebut, pemerintah tidak hanya mengevaluasi anggaran pada satu jenjang pendidikan, tetapi melihat ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah juga akan meninjau berbagai program pendidikan yang saat ini telah berjalan dan mengintegrasikannya ke dalam desain tersebut.

"SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu sebenarnya ekosistem yang kita miliki sekarang. Ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah reintegrasi. Lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa," jelasnya.

Selain program sekolah negeri gratis yang tengah disiapkan, pemerintah akan memasukkan program-program pendidikan yang sudah berjalan ke dalam evaluasi. Program tersebut antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah reintegrasi, serta program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Evaluasi terhadap berbagai program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah merancang penggunaan anggaran pendidikan secara lebih terintegrasi. Dengan anggaran mencapai Rp824 triliun pada 2027, pemerintah ingin melihat bagaimana seluruh sumber daya tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Suahasil menegaskan, peninjauan dilakukan terhadap keseluruhan ekosistem pendidikan dan anggaran yang tersedia.

"Kita sudah kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," tegasnya.