7 Insentif buat Mobil dan Bus Listrik, Termasuk Bebas PPnBm!

21 Mar 2023, 08:40 WIB

Rombongan Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Jakarta- Bali 2022 singgah di kantor PLN UID Jateng dan DIY, Selasa (8/11/2022). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyiapkan tujuh insentif untuk meningkatkan investasi di industri mobil dan bus listrik di dalam negeri. Insentif yang diberikan ialah dari sisi perpajakan (fiskal).

"Insentif perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan investasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip level of playing field untuk semua wajib pajak," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (20/3/2023).

1. Daftar tujuh insentif untuk mobil dan bus listrik

Bus listrik buatan PT Mobil Anak Bangsa. (dok. Garuda Indonesia)

Berikut daftar tujuh insentif untuk mobil dan bus listrik:

Tax holiday hingga 20 tahun yang disesuaikan dengan nilai investasinya untuk industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya. Juga untuk industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja tanpa atau beserta turunannya yang integrasi, termasuk smelter nikel dan produksi baterai.
Super deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik baterai dan alat listrik.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai.
PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik dalam negeri beserta program kemenperin sebesar 0 persen, dibandingkan dengan non listrik yang minimal PPnBM-nyaa 15 persen.
Biaya masuk most favoured nation (MFN) impor mobil incompltitely knocked down atau IKD 0 persen. Bea masuk impor completely knocked down atau CKD 0 persen melalui beberapa kerjasama Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk Korea dan China.
Pajak daerah berupa pengurangan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBN kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 90 Persen.

2. Ada insentif PPN untuk pembelian mobil dan bus listrik

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (youtube.com/sekretariatpresiden)

Jika di atas sebagian besar insentif ditujukan untuk pelaku industri, maka pemerintah memberikan insentif lain untuk masyarakat dalam mendorong pembelian mobil dan bus listrik di tahun 2023 ini. Berikut rinciannya:

Mobil listrik dan bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen dan mengikuti program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diberikan insentif PPN sebesar 10 persen, sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen.
Mobil dan bus listrik dengan TKDN di atas 20 hingga 40 persen diberikan insentif PPN sebesar 5 persen, sehingga PPN yang harus dibayar hanya sebesar 6 persen.

3. Tipe mobil dan bus listrik harus penuhi syarat dari Kemenperin untuk dapat insentif

Bus Listrik Transjakarta (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Sri Mulyani mengatakan, mobil dan bus listrik yang mendapat insentif harus terlebih dahulu memenuhi syarat dari Kemenperin, terutama dari sisi TKDN. Syaratnya akan diterbitkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

"Secara akumulatif, insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual untuk mobil listrik," tutur Sri Mulyani.