Jakarta, IDN Times - Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Provinsi Aceh telah menerapkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Syariah.
"Pada klaster Industri keuangan syariah, opsi layanan syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Menkeu, Senin (30/5/2022).
Menkeu melanjutkan, layanan BPJS syariah akan dikembangkan ke beberapa provinsi lainnya seperti Sumatra Barat, Riau, dan Jawa Barat. Sebab Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga akan diperluas hingga ke setiap daerah.
"Komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk akan makin mempercepat memberikan dukungan lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," ucapnya.
Menkeu mengatakan, meskipun uji coba dilakukan di Aceh, tetapi pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah tersebut.
"Tidak hanya itu, terdapat inisiatif penggunaan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah yang akan terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur," ujarnya.
Sebagai informasi, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp10,62 triliun. Kementerian PUPR juga telah menyampaikan daftar tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp3,8 triliun, Rp883 miliar, dan Rp770 miliar.
"Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis syariah," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, dalam rangka mempercepat Indonesia sebagai negara produsen produk halal, pihaknya akan membuat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di berbagai daerah. Hal ini ditujukan agar pemerintah memiliki data ekonomi syariah yang lebih lengkap.
"Kami akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun komoditi daerah ekonomi dan keuangan syariah di seluruh provinsi. Namun, yang sudah ada sekarang itu adalah di Sumatra Barat, akan ada di Riau, Jabar, Jatim dan akan terus dikembangkan," kata Wapres.