Eko Patrio Kritik Sri Mulyani Soal Vaksin Berbayar
Eko menyoroti ketersediaan vaksin yang masih sedikit
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengkritik keinginan pemerintah untuk menerapkan vaksinasi mandiri atau berbayar tahun depan.
"Yang gratis aja masih tipis bu, apalagi yang bayar. Ini juga harus disikapi," kata Eko kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah, Rabu (25/8/2021).
Eko kemudian memaparkan data vaksinasi terbaru hingga 24 Agustus 2021. Menurut dia, angka vaksinasi sekarang masih sedikit padahal itu gratis.
"Pertanyaannya adalah tingkat vaksinasi kemarin 24 Agustus baru 15,67 juta untuk dosis kedua dan 28 persen itu dosis pertama dan masih didukung anggaran negara hingga 57,84 triliun," ujar dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Vaksinasi COVID-19 Berbayar Diadakan Tahun Depan
Baca Juga: Sri Mulyani: 27 Juta Orang Dapat Vaksinasi Berbayar Tahun Depan
1. Vaksinasi masih belum luas cakupannya
Eko mengungkapkan bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum mencakup ke seluruh daerah di Indonesia.
Vaksinasi tersebut masih terpusat di Jabotabek. Pemerintah saat ini juga masih mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
"Itu pun di Jabotabek masih pakai sistem gimmick, terutama di mal-mal, tidak boleh masuk dan sebagainya, tetapi kalau di daerah-daerah ini jutsru mereka agak, agak banyak sekali yang tidak juga mau divaksinasi," tutur Eko.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menanyakan Sri Mulyani tentang bagaimana cara pemerintah untuk memperluas vaksinasi tersebut dan apakah pemerintah memiliki alokasi anggaran untuk vaksinasi di daerah-daerah.
Editor’s picks
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut 3 Kunci RI Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah