Menteri Basuki Ajukan Rp46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Ibu Kota Baru
Tidak ada dana PEN yang digunakan untuk IKN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah mengusulkan anggaran untuk membiayai pembangunan salah satu kawasan yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Saat ini kami sedang menyusun dan sudah diusulkan ke menteri keuangan sebesar kira-kira 2022-2024 untuk KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yaitu untuk kantor presiden, wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, dan listrik itu sekitar Rp46 triliun-an," tutur Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).
Baca Juga: Ekonom Ingatkan 3 Bahaya Penggunaan APBN untuk Bangun Ibu Kota Baru
Baca Juga: Airlangga: Dana PEN Tidak untuk IKN, Anggaran dari PUPR
1. Tidak ada anggaran PUPR untuk IKN dalam APBN 2022
Adapun usulan anggaran tersebut disampaikan Basuki lantaran tidak ada anggaran tahun ini di kementeriannya yang dialokasikan untuk IKN Nusantara.
"Untuk IKN sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN karena memang di dalam surat menteri keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran, ada asterixnya, ada bintangnya, alokasi (anggaran) 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Basuki.
Baca Juga: Ditegur DPR soal Dana PEN untuk Ibu Kota Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani