Pajak Karbon Jangan Sampai Dibebankan ke Konsumen Lewat Kenaikan Harga
Pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai April 2022
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mulai menerapkan pajak karbon mulai April 2022 mendatang. Hal tersebut menyusul disahkannya Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) beberapa waktu lalu.
Di dalam HPP, ketentuan terhadap pajak karbon diatur dalam pasal 13. Dalam Undang Undang tersebut, pemerintah menetapkan tarif pajak karbon Rp30 per kilogram (kg) karbondioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.
Untuk tahap awal, pada 1 April 2022 nanti, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).
Hal ini kemudian menimbulkan tanya apakah akan berdampak pada kenaikan tarif listrik? Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa pajak karbon tidak mesti membuat tarif listrik mengalami kenaikan.
"Seperti yang saya baca salah satu Direksi PLN mengatakan (pajak karbon) ini akan menyebakan kenaikan harga biaya produksi pembangkit listrik, lho gak harus menurut saya, justru ini yang dicegah," kata Fabby dalam acara "Ngobrol Seru: Kontroversi Pajak" yang digelar IDN Times, Jumat (15/10/2021).
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Terapkan Pajak Karbon
Baca Juga: Ada Pajak Karbon, Pemukim Dekat Pabrik Dapat Kompensasi yang Adil
1. Masyarakat sudah terlalu lama 'membayar' atas polusi yang dihasilkan perusahaan
Pajak karbon yang nantinya berdampak pada naiknya biaya produksi atau cost production di perusahaan, kata dia, bukan untuk dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat selama ini sudah terlalu lama menanggung polusi dan karbon yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan.
"Tidak adil rasanya jika pajak karbon yang ditetapkan pemerintah justru masih harus ditanggung oleh masyarakat, bukan perusahaan terkait. Karena kalau pengusaha dengan kenaikan cost itu semua di-pass through ke konsumen, mereka gak ada kewajiban dan menganggap toh konsumen yang bayar, dan perubahan (yang diharapkan dari pajak karbon) itu gak terjadi," tutur Fabby.
Baca Juga: Ada Wacana Pajak Karbon, Mendag Mau Gugat Uni Eropa ke WTO