TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Akan Bangun Pelabuhan di Ambon dengan Nilai Investasi Rp5 T

Pemerintah akan kerja sama dengan swasta

IDN Times/Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah segera membangun infrastruktur dasar untuk Pelabuhan Baru Ambon atau Pelabuhan New Ambon. Budi mengungkapkan, arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, pemerintah akan segera melakukan pembangunan solicited.

Pembangunan solicited adalah kondisi dimana proyek pembangunan diinisiasi oleh pemerintah. Maka, lanjut Budi, pemerintah akan mulai membebaskan 200 hektar lahan untuk pembangunan.

"Mempersiapkan infrastruktur dasar, setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU, kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun. Tahap awal untuk 1,3 triliun," kata Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Kunker ke Maluku, Jokowi Tinjau Pelabuhan dan Temui Nelayan

1. Kawasan pelabuhan akan dikembangkan hingga 900 hektare

Ilustrasi Infrastruktur (Pelabuhan) (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, lanjut Budi, ke depannya juga masih ada kesempatan untuk mengembangkan kawasan pelabuhan menjadi 900 hektar, di mana swasta akan membebaskan lahan seluas 700 hektar. Ia juga menargetkan pembangunan Pelabuhan Baru Ambon itu akan dilakukan selama dua tahun.

"Tetapi kita ingin merestruktur cara-cara penghitungan penangkapan ikan, sehingga untuk dua tahun ini kita bisa membuktikan dua pelabuhan yang ada di Ambon, satu adalah pelabuhan Yos Sudarso yang ada di Ambon, yang kedua adalah pelabuhan perikanan nusantara yang juga belum optimal," jelas Budi.

Baca Juga: Menhub Harapkan Stakeholders Pelabuhan Bantu Pemulihan Ekonomi RI

2. Kemenhub akan kerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kemenkeu untuk proyek Pelabuhan Baru Ambon

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Karena pelabuhan ini menjadi proyek besar, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan kementerian lainnya. Salah satunya adalah kerja sama dengan Kementerian BUMN.

"Presiden memerintahkan pada kami untuk mempersiapkan, dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, kementerian keuangan melalui SMI (Sri Mulyani) memberikan suatu konsultasi pada kami," tutur Budi.

Baca Juga: Efisiensi Investasi, Pemerintah Resmikan Batam Logistics Ecosystem

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya