Sekolah Mau Kena PPN, Asosiasi Cemas Banyak Siswa Putus Pendidikan
Angka putus sekolah Indonesia sudah tinggi.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendidikan Indonesia. Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Ramli Rahim mengatakan, pengenaan PPN itu berpotensi menaikkan jumlah pelajar yang putus sekolah.
"Angka putus sekolah kita cukup tinggi, buat apa dipajaki? Syukur-syukur masyarakat mau berpartisipasi membantu pemerintah yang belum mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan kan? " kata Ramli kepada IDN Times, Kamis (10/6/2021).
Pada 2020 saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat jumlah siswa SD sampai SMA yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 tembus 157 ribu orang.
Baca Juga: Duh! Selain Sembako, Sekolah Juga Akan Kena PPN
Baca Juga: Besok 85 Sekolah di DKI Jakarta Uji Coba Belajar Tatap Muka di Sekolah
1. Sekolah bukan bisnis
Ramli yang juga seorang guru sekaligus pendiri Ranu Harapan Islamic School pun menyayangkan wacana tersebut.
"Kelihatannya pemerintah lagi kelimpungan ya. Terlalu banyak persoalan sampai semuanya harus dipajaki. Kemarin kami pikirnya yang mau dipajakin hanya sembako. Ternyata sampai ke pendidikan juga mau dipajakin," tuturnya.
Menurutnya, sekolah bukanlah bisnis yang wajar untuk dikenakan pajak. Apalagi, banyak yayasan yang membuka jasa pendidikan dengan sukarela.
"Jadi ini pemerintah seolah-olah bahwa pendidikan itu sudah jadi bisnis. Padahal keterlibatan masyarakat itu sebenarnya dalam rangka mendukung pemerintah. Bayangkan yayasan-yayasan yang hidup segan mati tak mau, tapi tanpa mereka juga tidak ada sekolah di tempat itu. Kemudian dipajaki pula sama pemerintah? Ya semakin repot saja kita," terang Ramli.
Baca Juga: Wacana Sembako Dipungut PPN Banjir Kritik, Sri Mulyani Buka Suara