Jakarta, IDN Times - Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan pindah ke IKN bulan depan meski anggaran di 2025 dipangkas sebesar Rp1,15 triliun.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, kantornya sebentar lagi selesai dibangun. Setelah rampung, para pegawai OIKN akan pindah ke kantor baru.
“Mulai Maret dengan selesainya kantor OIKN, maka kantor akan dipindahkan semua ke sana,” kata Basuki dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Basuki mengatakan, selama ini pegawai bekerja di tiga kota secara terpisah, yakni Balikpapan, IKN, dan Jakarta. Setelah pindah ke IKN, para pegawai akan fokus dalam melanjutkan pembangunan ibu kota baru itu.
“Supaya fokus untuk pembangunan IKN ke depan,” tutur Basuki.
Sampai 29 Januari 2025, pembangunan IKN tahap I telah mencapai 68,6 persen. Ada 109 paket pekerjaan fisik dalam proyek tersebut, dengan anggaran Rp89 triliun yang berasal dari Kementerian PUPR.
Proyek yang dibangun antara lain jalan tol Balikpapan-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 56,8 kilometer (km). Kedua, infrastruktur air baku dan pengendali banjir. Ketiga, instalasi pengolahan air minum dengan kapasitas 300 liter per detik, bangunan reservoir induk, dan jaringan perpipaan sepanjang 47,42 km.
Kemudian, perkantoran lembaga eksekutif, yakni Istana Garuda, Lapangan Upacara, Istana Wakil Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Sekretariat Negara, 4 komplek kantor kementerian koordinator, kantor Kementerian PU, dan kantor OIKN.
Lalu, hunian aparatur sipil negara (ASN) 47 tower, hunian pekerja konstruksi 36 tower, dan rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 unit.
Ada juga sarana peribadatan seperti masjid negara, bangunan gedung dan kawasan basilika, serta gereja. Tak lupa juga infrastruktur sanitasi.
Basuki mengatakan, pembangunan IKN tahap II juga akan segera dimulai. Pada tahap II, pemerintah fokus memulai pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN.
Adapun pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung perlu dilakukan untuk mengejar target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
“Bapak Presiden punya target 2028 jadi ibu kota politik, artinya eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa bekerja di sana,” tutur Basuki.