Anggaran PEN Bakal Ditambah Rp225 Triliun untuk PPKM Darurat

06 Jul 2021, 00:13 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan ditambah Rp225,4 triliun. Dengan tambahan itu, anggaran PEN akan mencapai menjadi Rp924,83 triliun, dari semula hanya Rp699,43 triliun.

Anggaran PEN ditambah untuk penanganan lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini, di mana pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan PPKM darurat.

"Terkait dengan dana PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

1. Rincian tambahan anggaran

(Ilustrasi stimulus ekonomi) IDN Times/Mia Amalia

Tambahan anggaran Rp225,4 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program, dan yang terbesar untuk program kesehatan.

"Ada penanganan kesehatan Rp120,72 triliun, program prioritas Rp10,89 triliun, program perlindungan sosial Rp28,7 triliun, insentif usaha Rp15,1 triliun, dan UMKM Rp50,04 triliun," ujar Airlangga.

2. Tambahan anggaran untuk biaya perawatan COVID-19

Ilustrasi petugas medis yang menangani COVID-19 (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Pemerintah juga menambah anggaran kesehatan untuk biaya perawatan COVID-19 di 2021, dan yang kurang dibayarkan pada 2020. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan totalnya mencapai Rp40 triliun.

"Diperlukan tambahan perawatan. Ini juga termasuk memenuhi kurang bayar dari 2020. Kalau kurang bayar 2020 diperlukan peninjauan dari BPKP, dan sekarang sedang berjalan secara maraton. Namun, kemudian anggaran kesehatan 2021, semua yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan COVID-19 akan kami cukupi. Kebutuhannya mencapai sekitar Rp40 triliun," kata Suahasil.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk pengadaan obat dan insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp9,15 triliun. Tambahan anggaran kesehatan juga dialokasikan untuk vaksinasi COVID-19.

"Vaksinasi juga akan terus kami lakukan. Kami mengadakan vaksin, distribusi, dan akan dikombinasikan dengan anggaran dari Pemda yang memang untuk dukungan vaksinasi," ucap Suahasil.

Dia melanjutkan, ada beberapa tambahan lainnya di program kesehatan yang untuk kebutuhan RS darurat, isolasi mandiri, dan pekerja migran Indonesia.

3. Rincian tambahan anggaran untuk perlindungan sosial

Ilustrasi harga listrik (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun tambahan anggaran untuk program jaringan perlindungan sosial dialokasikan untuk perpanjangan diskon tarif listrik dan bantuan sosial tunai (BST).

"Kami akan memberikan diskon listrik ditambah. Jadi, kemarin hanya sampai kuartal II, itu akan dilanjutkan sampai kuartal III dengan diskon yang sama. Lalu, ada juga perpanjangan BST selama dua bulan, yang tadinya sudah selesai di April ini akan kami tambah," ujar Suahasil.

Terakhir, pemerintah akan memastikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bisa segera dilaksanakan.

"Kami meminta alokasi 18,8 juta penerima BPNT atau Kartu Sembako itu nanti betul-betul terpenuhi. Sekarang sedang dilakukan perbaikan data, dan semoga segera bisa dilakukan," kata Suahasil.