AS Wajibkan Perusahaan Minyak Bayar Pajak Daerah Ke Venezuela

20 Feb 2026, 20:18 WIB

Sanggar Sukma Sijati

AS Wajibkan Perusahaan Minyak Bayar Pajak Daerah Ke Venezuela

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)

Intinya Sih

Departemen Keuangan AS menetapkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan minyak di Venezuela memisahkan pembayaran pajak daerah ke pemerintah Venezuela dan pajak federal ke rekening khusus FGDF.
Kebijakan ini bertujuan mengamankan pendapatan minyak Venezuela melalui pengawasan ketat Departemen Keuangan AS, memastikan dana tidak disalahgunakan selama masa transisi politik negara tersebut.
Pemerintah AS membuka kembali peluang investasi minyak di Venezuela bagi mitra global, namun melarang keterlibatan entitas dari China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan Kuba demi menjaga keamanan energi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan kebijakan baru pada Rabu (18/2/2026). Kebijakan ini mengatur tata cara pembayaran kewajiban keuangan bagi perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Venezuela.

Melalui aturan ini, setiap perusahaan energi diwajibkan untuk memisahkan jalur pembayaran pajak mereka. Pajak daerah atau lokal harus disetorkan langsung kepada otoritas Venezuela, sedangkan pajak federal dan royalti wajib dimasukkan ke rekening khusus yang berada di bawah kendali pemerintah AS.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengawasan aset penting, menyusul adanya perubahan situasi politik di Venezuela. Tujuannya adalah untuk memastikan pendapatan negara dikelola dengan transparan selama masa transisi. Melalui dokumen panduan terbaru yang dirilis, pemerintah AS berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran operasi industri minyak di lapangan dan perlindungan kepentingan ekonomi jangka panjang bagi seluruh rakyat Venezuela.

1. AS atur batas tegas pembayaran pajak perusahaan minyak di Venezuela

bendera Venezuela (pexels.com/Altamart)

Pemerintah AS, melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), menetapkan aturan baru bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di bawah Lisensi Umum di Venezuela. Melalui aturan tersebut, perusahaan wajib menyetorkan pajak daerah, biaya perizinan, dan retribusi administratif secara langsung kepada pemerintah Venezuela. Pengecualian teknis ini dirancang agar aktivitas operasional di lapangan, seperti pemanfaatan infrastruktur daerah dan administrasi pelabuhan, tetap berjalan lancar tanpa terhambat oleh birokrasi sanksi yang berlebihan.

"Presiden Trump telah bersikap jelas bahwa kami tidak akan membiarkan rezim Maduro yang tidak sah mengambil keuntungan dari ekspor minyak, sementara mereka membanjiri AS dengan obat-obatan terlarang yang mematikan," kata Sekretaris Departemen Keuangan AS, Scott Bessent, dilansir Winson.

Meskipun terdapat kelonggaran untuk biaya lokal, seluruh kewajiban pajak federal, royalti energi, dan pungutan per barel wajib dialihkan ke rekening khusus bernama Foreign Government Deposit Funds (FGDF) yang dikelola oleh pemerintah AS. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam skala besar oleh entitas yang terkena sanksi, sekaligus memastikan perusahaan global seperti Chevron dan BP tetap mematuhi hukum AS dalam setiap transaksi.

2. AS amankan pendapatan minyak Venezuela melalui rekening khusus

ilustrasi dolar Amerika (pexels.com/Karola G)

Pemerintah AS menetapkan FGDF sebagai rekening pusat untuk menampung seluruh pendapatan minyak Venezuela. Mekanisme yang diatur dalam Perintah Eksekutif 14373 ini bertujuan untuk melindungi dana hasil penjualan minyak mentah dari sitaan kreditor komersial maupun tuntutan hukum pihak ketiga. Melalui perlindungan hukum AS tersebut, dana dipastikan tetap aman dan dapat digunakan untuk pembangunan masa depan Venezuela.

"AS akan mengendalikan hasil penjualan sampai Venezuela mendirikan pemerintahan yang representatif," kata Menteri Energi AS, Chris Wright.

Pengelolaan dana di dalam FGDF diawasi secara ketat oleh Departemen Keuangan AS guna mencegah berbagai transaksi terlarang. Pengawasan ini memastikan tidak ada aliran dana yang melibatkan emas, skema pertukaran utang, atau mata uang digital seperti kripto.

Selain itu, setiap perusahaan yang memiliki izin operasi wajib melaporkan rincian transaksinya setiap 90 hari kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Energi AS. Laporan tersebut harus mencakup data volume minyak serta nilai pajak yang disetorkan.

3. AS buka investasi minyak Venezuela dengan larangan tegas bagi China

Rivalitas AS-China. (Pixabay.com/mohamed_hassan)

Penerbitan izin operasional, seperti Lisensi Umum 48 dan 50A, kembali membuka peluang bagi perusahaan global untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak di Venezuela. Kebijakan ini semakin kuat dengan adanya reformasi Undang-Undang Hidrokarbon yang disahkan pada Januari 2026, yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi mitra asing dalam mengelola operasional teknis dan pemasaran hasil produksi.

Meski pintu investasi telah terbuka lebar, pemerintah AS secara tegas melarang keterlibatan entitas asal Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan China untuk melindungi rantai pasokan energi dari campur tangan negara pesaing.

Keberhasilan sistem pembayaran dua jalur ini akan sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam mengikuti aturan pelaporan yang ketat, agar mereka terhindar dari sanksi tambahan. Setiap perusahaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh kontrak kerja mereka sepenuhnya tunduk pada hukum AS, lengkap dengan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah hukum tersebut. Melalui kejelasan aturan keuangan ini, Departemen Keuangan AS menargetkan masuknya investasi senilai 100 miliar dolar AS (Rp1,6 kuadriliun) guna memulihkan produksi minyak Venezuela, tanpa mengorbankan prinsip keamanan nasional dan demokrasi yang sedang diperjuangkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.