AS Terbitkan Lisensi Produksi Migas di Venezuela
- AS mengizinkan pemulihan infrastruktur dan investasi migas di Venezuela
- Venezuela amandemen undang-undang migas untuk tarik investasi AS
- AS awasi ketat dana hasil minyak Venezuela melalui rekening khusus
Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah menerbitkan lisensi umum baru yang memberikan otorisasi luas bagi perusahaan energi untuk memulai kembali aktivitas eksplorasi serta produksi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Venezuela. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Washington untuk menstabilkan pasar energi global, sekaligus memberikan dukungan teknis bagi pemulihan infrastruktur energi nasional yang telah mengalami penurunan kapasitas produksi secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Pelonggaran sanksi ini mencerminkan perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri AS terhadap sektor energi Venezuela, sejak keberhasilan operasi militer yang mengamankan stabilitas kepemimpinan di negara tersebut pada awal Januari lalu. Keputusan tersebut menyusul serangkaian otorisasi terbatas sebelumnya yang hanya mencakup aspek perdagangan dan logistik, namun kini secara resmi membuka pintu bagi investasi skala besar dalam operasional hulu migas di bawah pengawasan ketat otoritas federal.
1. AS izinkan pemulihan infrastruktur dan investasi migas di Venezuela
Penerbitan lisensi umum pada pekan lalu menandai babak baru dalam industri energi dunia. Izin ini mengizinkan penyediaan barang, teknologi, perangkat lunak, serta layanan pemeliharaan teknis untuk mengoperasikan kembali lapangan minyak dan gas di Venezuela yang sempat terhenti akibat sanksi ekonomi. Secara khusus, otorisasi tersebut mencakup perbaikan peralatan dan pengaktifan kembali mesin pengeboran guna mendongkrak produksi minyak nasional dari level satu juta barel per hari menuju kapasitas historisnya.
"Tim kepresidenan sedang bekerja sepanjang waktu untuk memastikan perusahaan minyak dapat melakukan investasi yang diperlukan pada infrastruktur energi Venezuela guna meningkatkan output nasional secara bertahap," kata juru bicara Gedung Putih, Taylor Rogers, dilansir Fidelity.
Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur energi yang sempat mengalami penurunan kapasitas dalam beberapa tahun terakhir.
Ketentuan dalam lisensi terbaru ini juga mengatur aspek hukum yang ketat bagi para pelaku industri. Setiap kontrak komersial yang melibatkan pemerintah setempat atau perusahaan PDVSA wajib tunduk pada yurisdiksi hukum AS, termasuk penyelesaian sengketa di pengadilan domestik AS untuk menjamin kepastian hukum bagi investor internasional. Meski memberikan akses luas, aturan ini tetap melarang pembentukan usaha patungan baru tanpa izin khusus serta mewajibkan laporan ekspor yang mendetail demi menjaga transparansi global.
Terkait antusiasme pasar, Taylor Rogers menyampaikan bahwa banyak perusahaan migas raksasa telah menyatakan minatnya untuk segera beroperasi kembali di wilayah tersebut.
"Gedung Putih telah menerima banyak permintaan dari perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia yang ingin segera beroperasi di Venezuela, sehingga pemerintah sedang memproses izin tersebut untuk memastikan investasi dapat berjalan dengan aman dan efisien," kata Rogers, dilansir CNBC Africa.
2. Venezuela amandemen undang-undang migas untuk tarik investasi AS
Majelis Nasional Venezuela pada Januari 2026 secara bulat mengesahkan amandemen Undang-Undang Hidrokarbon yang menjadi landasan bagi AS untuk melonggarkan sanksi ekonomi pada Februari 2026. Reformasi hukum tersebut menghapus berbagai hambatan investasi swasta yang berlaku di era sebelumnya, sekaligus memberikan pengurangan beban pajak bagi produsen minyak independen. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan pasar global dengan memberikan otonomi yang lebih besar bagi perusahaan asing dalam mengelola operasional hulu serta pemasaran produk migas.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio memberikan apresiasi atas langkah tersebut di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa pihak berwenang di Venezuela layak mendapatkan pengakuan karena telah meloloskan hukum baru yang pada dasarnya menghapus banyak pembatasan investasi swasta yang diberlakukan selama era pemerintahan sebelumnya. Kebijakan baru ini juga menjamin perlindungan aset dari klaim hukum pihak ketiga, yang membuka peluang besar bagi masuknya modal dan teknologi dari perusahaan jasa minyak dunia.
Pemerintah transisi pimpinan Delcy Rodríguez secara aktif mempromosikan perubahan hukum ini sebagai jembatan untuk mengintegrasikan kembali sumber daya alam Venezuela ke dalam ekonomi Barat. Strategi ini dilakukan untuk menekan pengaruh negara-negara pesaing geopolitik AS di kawasan tersebut. Rubio menekankan bahwa tujuan strategis dari kebijakan ini adalah memastikan Venezuela tidak lagi bergantung pada Rusia, China, atau Iran, melainkan beralih ke kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan dengan AS.
3. AS awasi ketat dana hasil minyak Venezuela melalui rekening khusus
Pemerintah AS pada Januari 2026 secara resmi menetapkan skema keuangan ketat dengan mengalihkan seluruh pendapatan hasil penjualan minyak Venezuela ke dalam rekening khusus. Rekening bernama Foreign Government Deposit Funds ini berada di bawah pengawasan langsung Departemen Keuangan AS, guna memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan rekonstruksi nasional.
CEO ExxonMobil, Darren Woods, dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih mengungkapkan antusiasme sektor swasta terhadap kebijakan ini.
"Terdapat minat yang sangat besar dari industri untuk memahami peluang ini karena pengembangan sumber daya tersebut akan memberikan proposisi nilai yang menguntungkan baik bagi perusahaan, pemegang saham, maupun kesejahteraan rakyat Venezuela," kata Woods, dilansir CNBC Africa.
Dana yang terkumpul direncanakan akan mendanai pembangunan infrastruktur energi senilai 100 miliar dolar AS (Rp1,6 kuadriliun), yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi negara tersebut secara menyeluruh setelah krisis yang berkepanjangan.
