Bahas 1.300 Brand Lokal, Kementerian UMKM Temui Pedagang Thrifting

Temmy menjelaskan, 1.300 jenama produk lokal yang disiapkan Kementerian UMKM diharapkan bisa menjadi pilihan para pedagang yang selama ini menjual produk thrifting.

"Hingga mereka nanti B2B dengan para pemilik brand itu. Ya entah mau jadi reseller atau mau jadi distributornya atau kita tawarkan mereka bikin brand sendiri nanti," kata dia.

Meski begitu, Temmy mengakui masih ada tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan rencana tersebut. Oleh sebab itu, dia berharap tidak ada penolakan dari para pedagang terkait niat Kementerian UMKM itu.

"Doain aja mudah-mudahan konsentrasi ini berjalan dengan baik dan tidak ada penolakan dari teman-teman pedagang," kata Temmy.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sekitar 1.300 brand lokal untuk menggantikan barang impor bekas (thrifting). Brand lokal mulai dari baju, celana, sepatu, hingga sandal akan difungsikan sebagai substitusi produk baju-baju bekas yang dijual oleh para pedagang.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022. Berdasarkan beleid itu, pemerintah tidak akan berkompromi terhadap importasi barang bekas, termasuk pakaian dan produk sejenis.

"Per hari ini kita sudah konsolidasi, sudah ada 1.300 brand produk lokal kita yang sudah kita konsolidasikan. Dari baju, celana, sepatu, sendal, pokoknya produk-produk sudah kita kumpulkan 1.300 brand lokal kita dan nanti dalam waktu dekat kita akan tindak lanjuti," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Di sisi lain, Maman menegaskan pemerintah tidak menyasar konten kreator yang memasarkan baju bekas atau melakukan thrifting di media sosial. Fokus pemerintah adalah menertibkan impor pakaian bekas yang dinilai merusak ekosistem usaha dan industri dalam negeri.

“Nah begini, saya mau luruskan dulu ya. Yang kami tindak itu adalah mereka yang melakukan impor baju bekas,” ujar Maman.

Maman menekankan, persoalan utama terletak pada arus masuk barang bekas dari luar negeri, bukan pada istilah atau gaya jualan yang populer di media sosial. Praktik impor pakaian bekas dinilai menekan pelaku usaha tekstil lokal serta UMKM yang memproduksi barang baru.

Oleh karena itu, pemerintah memilih menyiapkan skema peralihan dagangan bagi pedagang balpres ke produk dalam negeri, alih-alih membuat mereka berhenti berdagang.

"Dari presiden, kami ditugaskan melalui Kementerian UMKM untuk menyiapkan substitusi produk bagi pedagang. Dari yang sebelumnya menjual baju bekas impor, sekarang kami ganti dengan produk-produk domestik,” ujar Maman.

Dia menjelaskan, langkah pemerintah bukan sekadar penertiban sepihak, melainkan proses transisi agar pedagang dapat beradaptasi dengan pasar baru. Pemerintah pun kini mulai mengonsolidasikan pelaku usaha lokal untuk mengisi pasar yang selama ini dikuasai barang bekas impor.