Bahlil Lapor Jokowi Ruwetnya Izin Bangun Energi Hijau

Bahlil mengungkapkan salah satu isu terbesar dalam pengembangan energi di Indonesia adalah lambatnya proses perizinan investasi. Menurutnya, meski reformasi Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan, perizinan untuk investasi energi tetap memakan waktu lama.

Perizinan yang dimaksud meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perizinan lokasi lainnya. Itu bisa memakan waktu dua sampai tiga tahun.

Ditambah, proses eksplorasi juga membutuhkan waktu yang sama, sehingga pembangunan konstruksi baru bisa dimulai pada tahun keenam. Hal ini, kata Bahlil, menjadi kendala besar dalam percepatan transisi menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

"Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya itu baru tahun keenam, jadi lebih masa satu periode jabatan Presiden. Coba bayangkan, Pak. Jadi, akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission," ujar Bahlil di hadapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Bahlil menyampaikan akan melakukan pemangkasan terhadap syarat dan waktu perizinan untuk mempercepat investasi di sektor energi, termasuk panas bumi.

Dia telah melaporkan rencana itu kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah itu, menurut Bahlil, merupakan bagian dari upaya reformasi yang bertujuan memfasilitasi para investor dalam mendorong percepatan investasi di Indonesia, khususnya di bidang energi baru terbarukan.

"Jadi, teman-teman investor, nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Presiden Jokowi dan sudah melapor kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo," ujar Bahlil.

Bahlil mengimbau para investor untuk tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan mendukung penuh proses perizinan yang diperlukan, sementara investor hanya perlu membawa teknologi dan modal (capex).

Dia juga menegaskan pasar sudah tersedia di Indonesia, dan jika muncul masalah lapangan, pemerintah siap memberikan bantuan, termasuk melalui koordinasi dengan Kapolri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Kalau ada masalah di lapangan, kita akan minta bantu pada Pak Kapolri dan Pak Menteri ATR," ujar Bahlil.