3 Upaya BKPM Atasi Hambatan Investasi di Jawa Tengah dan Sekitarnya

Salah satu tantangan dalam mendorong investasi adalah adanya proyek yang belum bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan. Karena itu, pemerintah akan memperkuat inventarisasi proyek yang belum terealisasi melalui pencocokan data Online Single Submission (OSS) dan pemetaan kesiapan proyek. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi proyek yang masih menghadapi hambatan, termasuk persoalan perizinan dan kesiapan kawasan. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan proyek mana yang membutuhkan pendampingan atau penyelesaian kendala lebih lanjut.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebut, pemerintah telah menyusun daftar proyek yang mengalami hambatan atau bottlenecking. Pemetaan potensi daerah juga dilakukan. Hal itu untuk mengidentifikasi keunggulan yang dapat menarik investasi.

Selain memetakan proyek, pemerintah akan memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi yang melibatkan berbagai kewenangan. Koordinasi lintas instansi diperlukan karena persoalan investasi tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau pemerintah daerah saja. Salah satu perhatian pemerintah adalah kendala yang menghambat pengembangan kawasan industri. Tim yang ditempatkan di Desk Investasi Jawa Tengah mendapat target untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dalam waktu maksimal 30 hari.

Target ini menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan karena kepastian perizinan dan penyelesaian masalah di lapangan dapat memengaruhi keputusan investor untuk melanjutkan proyek. Namun, efektivitas desk investasi nantinya akan sangat bergantung pada tindak lanjut konkret dari setiap persoalan yang diidentifikasi, termasuk koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terkait.

Pengawalan investasi tidak berhenti setelah perizinan diterbitkan. Pemerintah juga menyiapkan pengawasan melalui pemantauan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), kepatuhan perizinan, serta mitigasi konflik sosial dan risiko lingkungan. Pemantauan tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan proyek setelah investor memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi hambatan yang muncul selama proses pembangunan maupun operasional.

Desk Investasi Jawa Tengah merupakan bagian dari rencana pengoperasian empat desk investasi regional. Sebelumnya, Desk Investasi Sumatera telah diresmikan di Medan pada 9 November 2026. Dua desk lainnya direncanakan hadir di Makassar dan Balikpapan. Dengan nilai investasi Rp188,59 triliun yang telah tercatat di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur hingga September 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan proyek-proyek yang masih tertahan dapat direalisasikan.