Pemerintah Naikkan Target KUR 2027 Jadi Rp325 Triliun
Pemerintah menaikkan target penyaluran KUR 2027 menjadi Rp325 triliun, bertambah Rp30 triliun dibanding target tahun ini sebesar Rp295 triliun.
Untuk 2027, pemerintah juga menetapkan plafon KUR Pertanian Rp1,4 triliun, KIPK Rp600 miliar, KPP Rp30 triliun, dan KPPS Rp30 triliun.
BI mendukung pembiayaan UMKM dan perumahan melalui KLM serta penurunan GWM, dengan likuiditas sekitar Rp84,3 triliun untuk UMKM dan Rp65 triliun bagi perumahan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp325 triliun pada 2027. Target tersebut naik Rp30 triliun dibandingkan dengan target tahun ini yang sebesar Rp295 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, peningkatan target KUR tersebut telah dibahas pemerintah bersama sejumlah program kredit lainnya.
"Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon untuk sejumlah program kredit pada 2027. KUR Pertanian mendapat alokasi Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp30 triliun.
Airlangga menyampaikan, pemerintah masih membuka peluang untuk menambah alokasi Kredit Program Perumahan pada semester II-2027. Dengan demikian, nilai pembiayaan program tersebut berpotensi meningkat dari plafon yang telah ditetapkan.
Selain menetapkan alokasi pembiayaan, pemerintah juga membahas pengembangan skema KUR yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).
Pemerintah turut mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut semakin luas.
"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya," ujar Airlangga.
Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperluas pembiayaan bagi UMKM dan sektor perumahan.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Melalui kebijakan ini, BI telah mengembalikan dana perbankan yang sebelumnya ditempatkan di bank sentral sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas.
"Kami mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar 84,3 triliun," tegasnya.
Sementara, untuk sektor perumahan, dana yang dapat dimanfaatkan perbankan mencapai sekitar Rp65 triliun.
Selain itu, BI juga menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9 persen menjadi 7 persen pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut diharapkan menambah ruang likuiditas perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
"Jadi, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk UMKM dan juga untuk sektor perumahan serta mendukung program pemerintah," ujar Destry
