Bakal Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo? Ini Kata Zulhas

25 Apr 2024, 13:09 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan angkat bicara terkait spekulasi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ia juga menanggapi kemungkinan dirinya kembali menjabat sebagai menteri.

Dalam pernyataannya, dia menyatakan penentuan jabatan menteri merupakan hak dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Menteri itu haknya Pak Prabowo,” kata pria yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (25/4/2024).

1. Zulhas serahkan wewenang jabatan menteri ke Prabowo

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Zulhas menyatakan, keputusan terkait jabatan dalam kabinet berikutnya tergantung presiden terpilih. Meski menjabat Ketua Umum PAN, Zulhas tak mau banyak bicara mengenai kabinet.

“Ya kita terserah presiden lah ya,” kata Zulkifli Hasan saat ditanya apakah akan mendapat jabatan sebagai menteri koordinator (menko).

2. Zulhas singgung hubungan PAN dan Prabowo

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Zulhas sebelumnya mengatakan belum ada pembahasan soal menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Zulhas menyebut hubungan PAN dan Prabowo sudah panjang dalam proses pilpres.

"Kan saudara-saudara tahu, PAN perjalanannya bersama Pak Prabowo panjang panjang sekali, sudah lama. Suka duka panjang, tentu itu bagi apresiasi atau kehormatan bagi PAN," ujar Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

3. PAN menghormati keputusan MK

Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Santi Dewi)

Dalam kesempatan itu, Zulhas mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Pilpres puncaknya itu di MK. Jadi kalau MK sudah memutuskan, besok akan ditetapkan KPU, saya kira proses politiknya selesai, gak akan ada lagi yang lain. Selesai. Dan kalau kita lihat hari ini kan semua pihak juga sudah menerima. Jadi final, selesai," beber dia.