Bank Tanah Siapkan Lahan 400 Hektare untuk Relokasi Warga

Parman mengatakan Badan Bank Tanah berkomitmen mendukung penuh pembangunan Bandara VVIP IKN sejak awal. Bank Tanah juga memikirkan masyarakat yang terdampak, sehingga siap melakukan relokasi. 

Relokasi ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria yang dijalankan oleh Badan Bank Tanah seluas 1.883 hektare.

"Bank Tanah bertanggungjawab dalam menyiapkan lahannya, namun kewenangan menentukan warga yang berhak serta membagikan lahan tersebut adalah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di bawah kendali kepala daerah setempat," tegasnya. 

Menurutnya, warga penerima lahan pengganti yang sudah terdata dan juga terverifikasi dokumen kepemilkan tanahnya oleh kelurahan dan kecamatan, akan diverifikasi ulang oleh GTRA.

“Reforma Agraria tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga tercapai benefit berupa kemakmuran dari masyarakat itu sendiri,” tutur Parman.

Sementara itu, pimpinan proyek PPU, Syafran Zamzani, mengatakan Badan Bank Tanah tidak hanya menyiapkan lahan relokasi bagi masyarakat yang berhak, melainkan juga akses jalan untuk masyarakat.

“Tanah Garapan masyarakat yang direlokasi sudah terdapat sarana akses menuju asetnya. Tentu ini akan memberikan manfaat pada nilai tanah mereka,” ucap Syafran.

Syafran berharap proses verifikasi dan validasi data pada saat penentuan subjek oleh GTRA bisa segera dipercepat, sehingga proses relokasi bisa dilakukan. 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam mensukseskan program-program pemerintah, khususnya dalam pembangunan.

“Namun saya juga tidak mau mengorbankan masyarakat. Saya bersama tim mencari yang paling terbaik untuk bapak dan ibu, untuk kepentingan kita bersama juga,” ucap dia.

Marbun menyampaikan, pembangunan IKN maupun prasarana penunjangnya memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Ia mencontohkan  kenaikan nilai tanah yang signifikan akan dirasakan masyarakat dari pembangunan di IKN.

“Misalnya bapak atau ibu punya tanah 500 meter di kawasan dekat prasarana penunjang IKN, nanti beberapa tahun ke depan, harga tanah 100 meter bisa melebihi harga tanah yang 500 meter,” ucap dia.

Kemudian, masyarakat juga akan menikmati fasilitas sosial bertaraf nasional dan internasional. Selain itu, masyarakat juga akan merasakan fasilitas umum yang lebih baik.
Marbun juga menegaskan bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak untuk kalangan tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat khususnya di PPU.

“IKN itu dibangun bukan untuk orang IKN, tapi juga untuk masyarakat di PPU. Oleh karena itu kita harus mendukung. Banyak sekali provinsi yang minta ibu kota baru hardir di provinsinya. tapi Pak Presiden memilih disini (PPU),” pungkasnya.