Begini Cara Erick Thohir agar Kasus Jiwasraya Tak Terulang

06 Jan 2020, 07:45 WIB

IDN Times / Auriga Agustina

Tangerang, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menyatukan perusahaan-perusahaan yang selama ini menghimpun dana pensiun di BUMN. Langkah itu diambil sebagai antisipasi agar kasus gagal bayar seperti yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya tak terulang.

"Ke depan, dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap, tidak ada sendiri-sendiri lagi. Jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi di dana pensiun Pertamina, BRI, atau lainnya," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1).

1. Asabri akan menjadi salah satu anggota holding dana pensiun

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers, di Balikpapan, Kalimantan Timur (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Ia menyebut perusahaan dana pensiun PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dana pensiun TNI dan Polri juga akan masuk dalam holding BUMN tersebut.

"TNI dan Polri kasihan yang sudah kerja puluhan tahun tidak ada kepastian. Makanya kami konsolidasikan, dicari figur yang bagus," ujarnya.

2. Jika terjadi penyelewengan dana pensiun yang menjadi korban karyawam BUMN

IDN Times / Auriga Agustina

Menurut Erick, selama ini masing-masing perusahaan BUMN mempunyai program dana pensiun bagi para karyawannya. Namun, jika terjadi penyelewengan pada dana pensiun, maka yang jadi korban karyawan BUMN.

"Dan yang kasihan tentu, bayangkan ya, pegawai-pegawai yang di BRI, Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun. Ketika mereka pensiun, dana pensiunnya tidak ada," ujarnya.

3. Holding asuransi langkah awal Erick Thohir menyehatkan Jiwasraya

(Gedung Asuransi Jiwa Jiwasraya, Cikini, Jakarta) IDN Times/Irfan Fathurohman

Sebelumnya Erick Thohir menjelaskan, untuk membentuk menyelamatkan Jiwasraya pihaknya akan melakukan holding asuransi. Dengan adanya pembentukan holding asuransi diharapkan dapat memperoleh cash flow sebesar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun.

"Saya dan bu Sri Mulyani memaastikan nasabah dapat kepastian dari pada yang sudah wajib terima," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb