BEM RI Dukung Kenaikan Harga Pertalite

Lebih jauh Muhtar berpendapat, pemerintah harus berani dan tegas melakukan pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin seperti Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai, fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. “Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Menurut Muhtar, memang penting untuk meneliti, siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM Bersubsidi selama ini. “Benarkah rakyat kecil, rakyat miskin, yang selama ini digaungkan untuk mendapatkan pembelaan? Faktanya pada BBM Bersubsidi, contohnya Pertalite, pengguna terbesarnya hingga sekitar 80 persen adalah mobil pribadi. Mereka adalah golongan masyarakat kategori menengah ke atas,” lanjut Muhtar.

Dia menilai bahwa jika rakyat kecil atau rakyat miskin pengguna Pertalite dikategorikan mereka yang hanya bisa memiliki sepeda motor, faktanya penyerapan Pertalite oleh sepeda motor tidak lebih dari 30 persen. 

“Subsidi BBM selama ini sebenarnya memang terbanyak dinikmati oleh orang kaya. Makin kaya dia, makin besar kapasitas mesin mobilnya, maka paling banyak dia menikmati subsidi BBM. Makin miskin dia, hanya bisa beli sepeda motor atau bahkan sepeda motor pun tak punya, maka makin sedikit dia menikmati subsidi di negeri ini,” imbuhnya. 

Muhtar beranggapan, kenaikan harga memang tidak dapat dihindari demi menyelamatkan keuangan negara. Terlebih, mengingat dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada November 2022 yang akan datang.

“Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomian, maka pada TA 2023 yang akan datang pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp700 triliun,” jelasnya.

Memang, lanjutnya, sulit dihindari bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Para pelaku retail tentu tidak ingin kehilangan keuntungannya, sehingga membebankan naiknya ongkos transportasi akibat kenaikan harga BBM, pada barang kebutuhan pokok yang dijualnya. Dan ini tentu menambah beban rakyat, utamanya rakyat kecil. 

Maka dari itu, solusi yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah meringankan beban kenaikan harga itu, langsung pada rakyat kecil atau rakyat miskin yang paling merasakan dampaknya. “Yakni dengan mengalihkan anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu pada Bantuan Sosial (Bansos) pada rakyat miskin,” pungkasnya. (WEB)