ilustrasi formulir pajak, kwitansi, dan koin yang melambangkan akuntansi keuangan dan pajak (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)
Dalam PP 80/2010, honorarium tersebut dikenakan tarif pajak final berdasarkan golongan atau jabatan penerimanya.
Tarif 0 persen berlaku bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI dan Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, serta pensiunannya.
Kemudian, tarif 5 persen dikenakan kepada PNS golongan III, anggota TNI dan Polri berpangkat Perwira Pertama, serta pensiunannya.
Sementara itu, pejabat negara, PNS golongan IV, anggota TNI dan Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, serta pensiunannya dikenakan tarif 15 persen dari jumlah bruto honorarium.
Selain honorarium, pejabat negara yang memiliki penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan rutin juga tetap harus memperhitungkan kewajiban pajaknya.
Pasal 6 ayat (1) PP 80/2010 mengatur bahwa penghasilan lain yang tidak dikenai PPh final harus digabungkan dengan penghasilan tetap dan teratur dalam penghitungan pajak pada SPT Tahunan.
Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa laba usaha, royalti, maupun keuntungan penjualan aktiva yang tidak dikenai PPh final. PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah juga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan pejabat negara bersangkutan.