Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Benarkah Pajak Gaji Pejabat Negara Dibayar Pemerintah?

2 min read
Benarkah Pajak Gaji Pejabat Negara Dibayar Pemerintah?
ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)
  • PPh Pasal 21 atas gaji serta tunjangan rutin bulanan pejabat negara ditanggung pemerintah melalui APBN atau APBD, sesuai PP Nomor 80 Tahun 2010.
  • Ketentuan tersebut tidak membebaskan seluruh penghasilan pejabat negara dari pajak; honorarium dan pembayaran lain dari APBN atau APBD tetap dikenai PPh Pasal 21.
  • Honorarium pejabat negara dikenai pajak final 15 persen dari bruto, sementara penghasilan lain nonfinal wajib digabungkan dalam SPT Tahunan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengejar penerimaan pajak yang masih kurang Rp514 triliun hingga akhir 2026.

Namun, di tengah upaya mengoptimalkan penerimaan negara tersebut, muncul pertanyaan mengenai ketentuan pajak penghasilan pejabat negara yang justru ditanggung pemerintah.

Lantas, benarkah pajak penghasilan pejabat negara dibayarkan menggunakan uang negara?

  1. 1. Aturan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010

    Ilustrasi pajak penghasilan (sumber: pixabay.com)
    Ilustrasi pajak penghasilan (sumber: pixabay.com)

    Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010, ketentuan tersebut memang benar, tetapi tidak berlaku untuk seluruh jenis penghasilan pejabat negara.

    Dalam Pasal 2 ayat (2) PP 80/2010, diatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditanggung pemerintah.

    Penghasilan tetap dan teratur yang dimaksud mencakup gaji serta tunjangan lain yang sifatnya tetap dan dibayarkan setiap bulan.

    Artinya, PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan rutin pejabat negara memang menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN atau APBD, bukan dibayarkan langsung oleh pejabat bersangkutan.

  2. 2. Tidak semua penghasilan pejabat negara bebas pajak

    Dokumen pajak
    Ilustrasi dokumen pajak (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

    Meski demikian, bukan berarti seluruh penghasilan pejabat negara bebas dari pajak.

    Pemerintah tetap mengenakan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang bersumber dari APBN maupun APBD.

  3. 3. Pajak honorarium lejabat begara kena 15 persen

    ilustrasi formulir pajak, kwitansi, dan koin yang melambangkan akuntansi keuangan dan pajak
    ilustrasi formulir pajak, kwitansi, dan koin yang melambangkan akuntansi keuangan dan pajak (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

    Dalam PP 80/2010, honorarium tersebut dikenakan tarif pajak final berdasarkan golongan atau jabatan penerimanya.

    Tarif 0 persen berlaku bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI dan Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, serta pensiunannya.

    Kemudian, tarif 5 persen dikenakan kepada PNS golongan III, anggota TNI dan Polri berpangkat Perwira Pertama, serta pensiunannya.

    Sementara itu, pejabat negara, PNS golongan IV, anggota TNI dan Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, serta pensiunannya dikenakan tarif 15 persen dari jumlah bruto honorarium.

    Selain honorarium, pejabat negara yang memiliki penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan rutin juga tetap harus memperhitungkan kewajiban pajaknya.

    Pasal 6 ayat (1) PP 80/2010 mengatur bahwa penghasilan lain yang tidak dikenai PPh final harus digabungkan dengan penghasilan tetap dan teratur dalam penghitungan pajak pada SPT Tahunan.

    Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa laba usaha, royalti, maupun keuntungan penjualan aktiva yang tidak dikenai PPh final. PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah juga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan pejabat negara bersangkutan.

Related Articles

See More