Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk menahan diri dalam merespon bentrokan antara pekerja di di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Pasalnya, sikap menahan diri dan tidak memanas-manasi bentrokan tersebut bisa memberikan dampak baik bagi stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia, khususnya iklim investasi di sektor hilirisasi.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Keamanan dari UIN Jakarta Robi Sugara mengatakan, pernyataan Bahlil soal bentrokan di Morowali Utara lebih kepada menjaga stabilitas keamanan dan tidak menyalahkan pekerja lokal. Menurutnya, pernyataan itu tepat, sebab jika saling menyalahkan akan berimbas pada perusahan-perusahan lain dan iklim investasi akan terganggu.
“Iya jelas. Saya kira ini kalau kemudian memang itu sudah betul karena ini terkait dengan komunikasi ke publik,” kata Robi dalam keterangannya, Selasa (24/1/2023).
Dia menilai, kasus bentrokan pekerja yang terjadi menjadi alarm bagi pihak perusahan agar mampu melindungi para pekerja. Sebab, perusahan harus menjadi pihak pertama dalam memastikan keselamatan dan keamanan setiap pekerjanya.
“Bahwa bentrokan yang terjadi di Morowali itu mendalam lemahnya perlindungan yang dilakukan oleh pihak perusahan. Perusahaan yang ada di Indonesia itu mereka hanya mengejar keuntungan semata, apalagi perusahaan asing. Saya pikir pemerintah bisa mempersoalkan terkait dengan perlindungan terhadap pekerjaannya dari PT tersebut,” ujar Robi.
Robi pun menyadari pemerintah sebenarnya dilema dalam menyikapi bentrokan antara tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di Morowali. Oleh sebabnya, dia meminta agar kebijakan terkait investasi asing harus bisa menjamin stabilitas keamanan dalam negeri, khususnya keberpihakan para pekerja lokal.
Sejauh ini, kata Robi, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan audit tentang perlindungan terhadap pekerja itu sejauh mana, dan perusahan sudah mengikuti regulasi yang ada atau belum tentang hak-hak perlindungan pekerja.
“Sehingga sampai terjadinya seperti itu persoalannya tentu yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut, karena bentrokan itu ada di wilayah perusahaan tersebut,” tutur dia.
Selain itu, pemerintah selaku pengambil kebijakan tertinggi harus memastikan pihak perusahan melakukan audit terkait perlindungan pekerja demi memberikan kepastian kepada para investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Langkah ini juga memastikan pemerintah menjamin keamanan bagi setiap investor.
“Saya belum tau apakah pemerintah melakukan itu atau tidak, karena ketika misalkan tidak melakukan upaya-upaya itu maka dengan entengnya investor akan mengatakan ya sudah saya cukup beberapa tahun saja untuk melakukan investasi di sini saja. Artinya di tengah krisis global yang saya kira tidak menentu di tahun-tahun ini dikhawatirkan terjadi PHK juga,” jelas dia.
Lewat audit ini pemerintah punya pegangan jika ke depan para investor melakukan ancaman untuk menarik duitnya dan kembali ke negara asalnya, pemerintah bisa melakukan perlawanan dengan bukti-bukti audit tersebut.
“Kemudian ada ancaman investor untuk menarik duitnya, menjual sahamnya dan kembali ke negara asalnya serta melakukan ancaman kepada perusahan, kita punya imunitas untuk kemudian menangkalnya atau tidak. Nah itu juga persoalan dilematis yang saat ini,” tutur dia.
Robi juga meminta agar pihak perusahan memberikan kompensasi kepada korban bentrokan di Morowali demi meredam bentrokan tersebut dan tidak melebar kemana-mana.
“Saya kira kalau opsinya adalah melakukan penekanan agar kasus di Morowali itu baik-baik saja, maka kompensasi harus segera dilakukan, misalkan diberikan baik itu oleh perusahaan kepada pekerja-pekerja yang terkena imbas dari kerusuhan kemarin,” imbuhnya.