SPPG Bawang milik Yayasan Batang Sejahtera. (dok. BGN Korwil Jateng)
Dalam pertemuan tersebut, Zulhas membahas transformasi MBG 2.0 yang mencakup efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun. Penghematan berasal dari efisiensi anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta penertiban virtual account ganda.
Zulhas mengatakan, hasil efisiensi tersebut harus dikembalikan ke kas negara karena merupakan uang rakyat. Salah satu perubahan tata kelola yang diterapkan adalah kewajiban SPPG melaporkan penggunaan dana setiap hari melalui laporan penggunaan dana harian (LPDH).
"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya," kata Zulhas.
Selain efisiensi anggaran, BGN memperbaiki validasi penerima manfaat melalui penerbitan Surat Penetapan Sementara (SPS). SPS 2 telah diterbitkan untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.