Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Petugas SPPG Semarang Timur memakai masker saat memperlihatkan masakan ayam goreng dan sayur-mayur. (IDN Times/Fariz Fardianto)
  • BGN mengaktivasi 2.413 dapur MBG dalam tiga tahap, tetapi baru 31 siap beroperasi. Pemerintah mempercepat kesiapan, terutama di wilayah 3T dan aglomerasi, dengan peresmian direncanakan Desember 2026.

  • Transformasi MBG 2.0 menargetkan efisiensi Rp44 triliun melalui penertiban anggaran dan tata kelola. SPPG wajib melaporkan penggunaan dana harian; validasi penerima manfaat juga diperbarui bertahap.

  • Pengawasan keamanan pangan diperketat untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen, lewat inspeksi daerah, penilaian kelayakan dapur, CCTV terhubung AI, penyempurnaan panduan, serta penertiban percaloan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
BGN menyalakan 2.413 dapur makan gratis, tapi baru 31 dapur siap dipakai. Zulhas dan Sudaryono membahas supaya dapur di tempat jauh cepat buka. Uang program juga mau dihemat. Dapur harus lapor uang tiap hari. Pemerintah akan lebih sering memeriksa makanan agar anak-anak tidak keracunan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Aktivasi ribuan dapur MBG menunjukkan fondasi layanan gizi sedang dibangun dengan perhatian pada kesiapan, bukan sekadar jumlah. Percepatan di wilayah 3T, pelaporan dana harian, pemutakhiran penerima manfaat, dan inspeksi berbasis teknologi mencerminkan upaya menata program agar lebih tertib, tepat sasaran, serta semakin aman bagi penerima layanan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan aktivasi 2.413 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tiga tahap.

Dari angka tersebut, baru 31 SPPG yang dinyatakan siap beroperasi.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan Kepala BGN, Sudaryono pada Rabu, (18/11/2026).

Pemerintah juga membahas efisiensi anggaran, validasi penerima manfaat, serta penguatan pengawasan untuk mencegah kasus keracunan makanan.

1. Operasional dapur MBG di wilayah 3T dipercepat

Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan Kepala BGN, Sudaryono pada Rabu, (18/11/2026). (dok. Kemenko Pangan)

Percepatan operasional SPPG menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi.

Dari SPPG yang telah diaktivasi, pemerintah merencanakan peresmian dapur yang sudah siap beroperasi pada minggu kedua Desember 2026. Sementara itu, dapur yang belum memenuhi kesiapan operasional masih harus membenahi sarana dan prasarana.

2. Transformasi MBG 2.0 pangkas anggaran Rp44 triliun

SPPG Bawang milik Yayasan Batang Sejahtera. (dok. BGN Korwil Jateng)

Dalam pertemuan tersebut, Zulhas membahas transformasi MBG 2.0 yang mencakup efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun. Penghematan berasal dari efisiensi anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta penertiban virtual account ganda.

Zulhas mengatakan, hasil efisiensi tersebut harus dikembalikan ke kas negara karena merupakan uang rakyat. Salah satu perubahan tata kelola yang diterapkan adalah kewajiban SPPG melaporkan penggunaan dana setiap hari melalui laporan penggunaan dana harian (LPDH).

"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya," kata Zulhas.

Selain efisiensi anggaran, BGN memperbaiki validasi penerima manfaat melalui penerbitan Surat Penetapan Sementara (SPS). SPS 2 telah diterbitkan untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

3. Pengawasan dapur diperketat untuk mencegah keracunan

SPPG Tambolaka ini kita memanfaatkan petani lokal, peternak, dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk program MBG. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Pembenahan MBG juga menyasar keamanan pangan dengan target menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu langkah yang dibahas adalah penerapan sistem penyajian prasmanan di sekolah dengan mengacu pada praktik program makan sekolah di negara lain.

Penerapan sistem tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan terhadap dapur MBG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. BGN turut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terhubung dengan kamera pengawas atau CCTV di seluruh SPPG.

Selain itu, Zulhas menekankan penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program untuk mencegah pemborosan anggaran.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More