Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
OJK Dorong Kerja Sama ASEAN untuk Perkuat Ketahanan Industri Asuransi

- OJK mendorong kolaborasi ASEAN untuk memperkuat ekosistem asuransi menghadapi risiko lintas batas, melalui pembahasan keuangan berkelanjutan, AI pengawasan, pembiayaan bencana, dan kerja sama regional.
- Forum di Bali membahas perkembangan asuransi jiwa, umum, reasuransi, takaful, kesehatan, edukasi, serta inisiatif kendaraan lintas batas dan riset risiko bencana; dihadiri lebih dari 200 peserta dari 11 negara.
- Indonesia menyiapkan Program Penjaminan Polis paling lambat Januari 2028; OJK dan LPS meneken aturan pertukaran data untuk mendukung kepesertaan, pengawasan risiko, penyehatan, resolusi, hingga likuidasi perusahaan asuransi.
Bali, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif di tengah berbagai tantangan global.
Hal ini disampaikan Frederica dalam ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) ke-29 dan ASEAN Insurance Council (AIC) ke-52 yang diselenggarakan di Bali, Rabu (18/11/2026).
Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan tersebut membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan ASEAN.
Dalam pertemuan regulator asuransi ASEAN, sejumlah isu penting menjadi pembahasan. Di antaranya keuangan berkelanjutan dan Taksonomi ASEAN, penjaminan polis, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan asuransi, serta kerja sama asuransi lintas batas negara.
"Selama ASEAN Insurance Regulators' Meeting, kita membahas beberapa isu penting, termasuk keuangan berkelanjutan dan Taksonomi ASEAN, penjaminan polis, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan asuransi, serta kerja samaasuransi lintas batas. Kita juga akan bertukar pengalaman mengenai pembiayaan risiko bencana, pengawasan asuransi, dan upaya-upaya untuk memperkuat kerja sama regional," kata Frederica.
1. Cakupan pembahasan dalam ASEAN Insurance Council Meeting

ilustrasi asuransi (freepik.com/freepik Sementara itu, dalam ASEAN Insurance Council Meeting, pembahasan lebih banyak mencakup perkembangan industri asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, hingga edukasi asuransi.
Pertemuan tersebut juga membahas kemajuan sejumlah inisiatif regional, termasuk asuransi kendaraan bermotor lintas batas, riset risiko bencana, serta kerja sama antarasosiasi asuransi ASEAN.
Menurut Frederica, berbagai pembahasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni membangun ekosistem asuransi ASEAN yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif.
Pasalnya, industri asuransi memiliki karakteristik bisnis lintas batas. Risiko yang dihadapi industri tidak selalu berhenti pada batas wilayah suatu negara sehingga membutuhkan kerja sama yang lebih erat antarnegara.
"Risiko tidak berhenti di batas negara, dan demikian pula seharusnya kerja sama kita," ujar Frederica.
2. Indonesia lagi siapkan program penjaminan polis

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara The 29th ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) and the 52nd ASEAN Insurance Council (AIC). (IDN Times/Triyan). Ia mencontohkan, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan program penjaminan polis yang diamanatkan undang-undang untuk dilaksanakan paling lambat pada 2028.
Adapun program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam proses tersebut, Indonesia dapat belajar dari sejumlah negara ASEAN yang telah memiliki pengalaman dalam penerapan program penjaminan polis.
Frederica menyebut, forum ASEAN kali ini juga menjadi kesempatan bagi para regulator untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman praktis terkait program tersebut.
OJK berharap, pertukaran pengalaman antarnegara dapat membantu memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Kami menantikan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman praktis guna memperkuat perlindungan pemegang polis dan pada akhirnya kepercayaan publik," katanya.
Lebih lanjut, Frederica meyakini kerja sama regional dapat mendorong industri asuransi ASEAN menjadi lebih kuat, inklusif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang.
Adapun, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Insurance Regulators' Meeting dan ASEAN Insurance Council Meeting setelah 10 tahun. Pertemuan tahun ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari 11 negara anggota ASEAN.
3. OJK dan LPS teken aturan teknis penjaminan polis

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. (IDN Tines/Triyan). Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
4. OJK-LPS siapkan mekanisme pertukaran data untuk penjaminan polis

ilustrasi dokumen asuransi (pexels.com/RDNE Stock project) Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.
Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.
Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Ia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.
Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.
Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.




















