BGN Pastikan Gaji Pengawas Gizi dan Keuangan SPPG Aman
BGN memastikan gaji pengawas gizi dan keuangan SPPG tidak terdampak batas biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat.
Anggaran, gaji pengawas, dan keuangan SPPG disalurkan setiap 10 hari melalui skema top up virtual account.
Tidak ada kewajiban mengurangi relawan MBG; kebutuhan relawan dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembayaran gaji pengawas gizi dan keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan, hal tersebut tidak tidak terdampak kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
"Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat," ujar Tysa dilansir dari ANTARA, Jumat (6/11/2026).
1. Gaji pengawas gizi dan keuangan disalurkan setiap 10 hari sekali
Kondisi SPPG Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum) Tysa mengatakan, pihaknya akan menyalurkan anggaran, gaji pengawas gizi, dan keuangan di SPPG setiap 10 hari sekali.
Pembayaran itu dilakukan melalui skema top up virtual account (VA).
"Jadi, ketika dilakukan top up virtual account, akan meng-cover biaya bahan baku, operasional, dan insentif pelayanan, juga jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan," ujar dia.
Anggaran yang disalurkan untuk komponen kebutuhan operasional SPPG, pembayaran gaji pengawas gizi dan keuangan.
2. Tak mengurangi jumlah tenaga relawan
SPPG Tambolaka ini kita memanfaatkan petani lokal, peternak, dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk program MBG. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo) Menurut Tysa, tidak ada kewajiban untuk mengurangi jumlah tenaga relawan MBG seperti petugas pemorsian dan sopir.
"Tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," kata Tysa.
3. Kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat
SPPG UNISA Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo) Tysa mengatakan, perhitungan kebutuhan relawan berdasarkan pada jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur.
Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
