BGN Alokasikan Rp20,16 M per Bulan Bayar Premi BPJS buat Pekerja MBG

Dadan pun memastikan, alokasi untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja MBG diambil dari anggaran BGN sebesar Rp71 triliun. Menurut Dadan, hal itu bisa dilakukan mengingat di dalam program MBG terdapat tiga komponen.

Pertama, komponen bahan baku dengan nilai antara Rp8.000 sampai Rp10 ribu untuk daerah Jawa dan luar Jawa bisa sampai Rp60 ribu. Lalu ada biaya operasional yang rata-rata Rp3.000 per porsi per hari. Dari situ, Dadan mengatakan, bakal mengambil anggaran untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan.

"Itu kan hanya Rp16 ribu ya? Rp16 ribu cukup apa sekarang? Makan aja mungkin gak cukup di Jakarta, tapi kami bisa lindungi pekerja itu selama sebulan dan bahkan mereka tidak harus cemas, seperti saya sampaikan tadi, kalau terjadi apa-apa, termasuk anaknya mendapat perlindungan dan sebagainya. Kemudian ada biaya insentif," kata Dadan.

"Jadi, semuanya sudah kami hitung dan saya pikir kami cukup untuk melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa siapa pun yang bekerja untuk program makan bergizi yang terlibat, kami lindungi secara sosial," sambung dia.

BPJS Ketenagakerjaan telah meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan BGN, hari ini. MoU tersebut menandai pemberian perlindungan bagi para tenaga relawan yang ada di SPPG.

Anggoro menyatakan, MoU tersebut adalah bentuk sinergi baik dari kedua institusi dalam melindungi banyak pekerja yang terlibat di SPPG.

"Nah wujud negara hadir adalah mereka terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Ini kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami tentu saja siap mendukung program ini," tutur Anggoro.

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Anggoro.

Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera," tutur Anggoro.