Bos Bappenas: Pembangunan Infrastruktur Jadi Kunci Sukses Indonesia
Jakarta, IDN Times – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci sukses Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa Indonesia memiliki visi serta misi untuk menjadi negara dengan produk domestik bruto (GDP) terbesar kelima di dunia pada 2045, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disusun sebagai titik tolok untuk mencapai sasaran pada visi Indonesia 2045 itu.
“Yang setidak-tidaknya kita menjadi negara high economy,” ujarnya dalam acara Better Business Case Virtual Award Ceremony, Rabu (6/10/2021).
1. Pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan tiga aspek
Namun, ia juga menyebut bahwa pembangunan harus bisa berkelanjutan. Menurutnya, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Indonesia perlu memperhatikan keseimbangan tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa dalam hal aspek lingkungan, pembangunan infrastruktur tidak boleh memberikan akses bagi pengurasan Sumber Daya Alam (SDA) nasional. Justru sebaliknya, katanya, pembangunan infrastruktur harus mampu memberi manfaat maksimal dari tersedianya SDA.
Dalam hal aspek sosial, ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadikan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan justru pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan peluang bagi masyarakat secara langsung.
“Dalam hal aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan finansial yang digunakan untuk membiayai keberlangsungan operasinya sehingga penting perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur untuk dapat mengakomodasi hal tersebut dengan cermat dan komprehensif,” ujarnya.
2. Pendanaan pembangunan perlu melibatkan banyak pihak
Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karenanya paradigma baru pendanaan yang kreatif akan menjadi bagian dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan ke depan.
“Kita tahu kemampuan fiskal dengan adanya pandemik COVID-19 ini, mengalami penurunan karena berkurangnya sumber penerimaan dan meningkatnya pendanaan penanggulangan pandemik,” katanya.
“Maka, diperlukan upaya kreatif untuk mendorong partisipasi publik dan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.”
3. Pemerintah perkuat integritas pendanaan
Suharso juga menegaskan bahwa pandemik telah mengakibatkan terjadinya kontraksi di beberapa sektor seperti industri pengolahan, industri pariwisata dan industri konstruksi. Pandemik juga membuat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan pergerakan seperti PPKM dan PSBB, melakukan refocusing anggaran, dan lainnya yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Pemerintah juga melakukan banyak penyesuaian target pembangunan dalam rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian lembaga tahun 2020. Serta terpaksa harus menunda atau menghentikan sejumlah output Kementerian lembaga pada 2001.
Namun ia mengatakan kondisi ini telah membuat pemerintah belajar untuk memperkuat integritas pendanaan dalam pembangunan infrastruktur.
“Dengan adanya refocusing, realokasi dan efisiensi anggaran pemerintah juga menggunakan momentum untuk meningkatkan penguatan integrasi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, swasta, BUMD, KPBU dan sumber-sumber pendanaan kreatif lainnya,” jelasnya.
