Bos BKPM Miris Produk Impor Banjiri Tanah Abang

11 Des 2019, 12:44 WIB

Pertemuan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bersama pengusaha dan asosiasi tekstil. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan dengan pelaku usaha industri tekstil. Rapat yang berlangsung 1,5 jam itu membahas peningkatan daya saing produk garmen lokal dari hulu sampai ke hilir untuk menahan serbuan produk tekstil impor yang memenuhi pasar dalam negeri. Tanah Abang, salah satunya.

"Kita tahu bahwa garmen punya kontribusi salah satu terbesar dalam ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Rabu (11/12).

1. Bahlil sebut gempuran produk impor buat produk dalam negeri tersisih

Pasar Tanah Abang (IDN Times/Ashari Arief)

Hal itu tercermin dari dominannya produk-produk tekstil impor yang ada di dalam negeri, salah satunya Tanah Abang. Bahlil menyebut saat ini sangat sulit mencari produk buatan Indonesia di pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut.

"Kita tahu akhir-akhir ini banyak produk dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa sekali, sampai kemudian kalau cek di pasar-pasar maupun di Tanah Abang itu sudah susah kita mendapatkan made in Indonesia, made in negara lain aja kira-kira begitu," kata Bahlil.

2. Bahlil membeberkan solusi bersaing dengan produk impor

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk bersaing dengan produk-produk impor. Pertama, Bahlil menyebut perlu ada revitalisasi pabrik di dalam negeri. Kedua, keterlibatan perbankan juga perlu lebih besar untuk mendukung UMKM.

"Yang ketiga adalah negara harus hadir dalam membuat regulasi untuk memudahkan mereka termasuk dengan keringanan pajak. Ini problem juga," ujarnya.

3. Pengusaha sampaikan usulan kebijakan untuk mendukung industri

IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Direktur Utama PT Sritex Iwan Lukminto mengatakan, ada beberapa kebijakan yang perlu diharmonisasi oleh pemerintah guna mendukung daya saing industri. Kebijakan itu terkait dengan pajak, kepabeanan, lingkungan hidup, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga energi.

"Ini adalah suatu yang harus kita harmonisasi bersama. Maka kami akan beri suatu rekomendasi ke BKPM untuk bisa menjembatani ini semuanya," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb