Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

BTN Bidik Penyaluran KPP Rp10 Triliun hingga Akhir 2026

2 min read
BTN Bidik Penyaluran KPP Rp10 Triliun hingga Akhir 2026
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu. (Dok/Istimewa).
  • BTN menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Properti mencapai Rp9–10 triliun pada akhir 2026, setelah realisasi naik dari Rp5,8 triliun per September menjadi hampir Rp7 triliun pada Oktober.
  • Perseroan menghadapi tantangan permintaan karena KPP beririsan dengan KPR, sehingga tenaga pemasar sebelumnya lebih cenderung memprioritaskan produk KPR yang sudah familiar.
  • BTN memisahkan tim pemasaran KPP dan KPR, mengoptimalkan kanal digital bersama Rumah123 untuk wiraswasta, serta melibatkan Bank Syariah Nasional guna memperluas penyaluran pembiayaan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Properti (KPP) mencapai Rp9 triliun hingga Rp10 triliun sampai akhir 2026. Optimisme tersebut didukung oleh peningkatan penyaluran KPP yang cukup signifikan pada Oktober 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, realisasi penyaluran KPP hingga September 2026 mencapai Rp5,8 triliun. Namun, nilainya meningkat menjadi hampir Rp7 triliun pada Oktober 2026.

"Jadi posisi Oktober sudah hampir Rp7 triliun. Lompatannya cukup tinggi dari Rp5,8 triliun menjadi hampir Rp7 triliun," ujar Nixon dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

  1. 1. BTN akui ada tantangan penyaluran kredit pemilikan properti

    Jenis bunga KPR yang dipilih menentukan skema cicilan (Freepik.com/Freepik)
    Jenis bunga KPR yang dipilih menentukan skema cicilan (Freepik.com/Freepik)

    Meski menunjukkan pertumbuhan, BTN sempat menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnis KPP, terutama dari sisi permintaan. Pasalnya, produk tersebut dinilai beririsan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang selama ini menjadi bisnis utama perseroan.

    Nixon mengakui, kedua produk tersebut sempat saling bersaing dalam pemasaran. Tenaga pemasar cenderung lebih memprioritaskan KPR karena sudah terbiasa menawarkan produk tersebut kepada calon debitur.

    "Di awal kami memang struggling dari sisi demand karena KPP ini seperti bertabrakan dengan KPR kita sendiri," ungkapnya.

  2. 2. Strategi BTN genjot KPP

    Ambil KPR harus dilakukan dengan rencana yang matang (Freepik.com/jcomp)
    Ambil KPR harus dilakukan dengan rencana yang matang (Freepik.com/jcomp)

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, BTN mulai memisahkan tenaga pemasar KPP dan KPR. Dengan pembagian tugas ini, perseroan berharap pemasaran kedua produk bisa berjalan lebih optimal tanpa saling mengesampingkan.

    "Kalau disatukan, pasti prioritasnya KPR lagi karena mereka sudah terbiasa dan lebih gampang," jelas Nixon.

  3. 3. Optimalkan pemasaran melalui kanal digital

    Ilustrasi pembayaran KPR rumah (123rf/jilapong)
    Ilustrasi pembayaran KPR rumah (123rf/jilapong)

    Selain membenahi strategi pemasaran, BTN juga akan meningkatkan fokus pada penyaluran KPP karena produk tersebut menawarkan imbal hasil atau yield yang lebih tinggi.

    Perseroan turut mengoptimalkan pemasaran melalui kanal digital dengan menggandeng platform properti Rumah123. Strategi ini terutama menyasar calon debitur dari kalangan wiraswasta agar lebih mudah mengakses pembiayaan properti.

    "Kita akan dorong KPP ini juga lewat mekanisme online, pakai Rumah123. Begitu ada yang wiraswasta, kita dorong ke sana. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu pertumbuhan," tuturnya.

    Upaya memperluas penyaluran KPP juga dilakukan dengan melibatkan Bank Syariah Nasional (BSN). Dalam skema tersebut, BSN akan menggunakan anggaran BTN terlebih dahulu untuk menyalurkan pembiayaan KPP.

    Nixon mengatakan, BTN terus mendorong seluruh kantor cabang untuk mengoptimalkan penyaluran KPP pada November dan Desember 2026. Dengan berbagai strategi tersebut, perseroan berharap penyaluran KPP sepanjang tahun ini bisa mencapai Rp9 triliun hingga Rp10 triliun.

    "Mudah-mudahan November dan Desember ini stabil, sehingga totalnya bisa di antara Rp9 triliun sampai Rp10 triliun," ujarnya.

Related Articles

See More