Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Bos KAI Buka Suara soal Wacana Merger dengan INKA

Konferensi pers kesiapan PT KAI (Persero) dan DAMRI dalam melayani Angkutan Nataru 2024/2025. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Intinya sih...
  • Didiek Hartantyo menunggu arahan Menteri BUMN terkait wacana merger KAI dengan INKA.
  • KAI siap jika merger direalisasikan sesuai arahan pemegang saham pemerintah.

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo buka suara soal wacana KAI dimerger dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Didiek mengatakan, pihaknya akan menunggu arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir terkait wacana tersebut.

“Kita nunggu arahan Pak Menteri karena kan kita baru dapat info dari Pak Menteri kemarin,” kata Didiek di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12/2024).

1. KAI siap jika bakal dimerger

Kereta tanpa henti alias direct train yang disediakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk rute Jakarta-Semarang (pp) dan Jakarta-Yogyakarta (pp). (dok. KAI)

Didiek mengatakan, KAI siap jika merger dengan PT INKA itu direalisasikan. Sebagai BUMN, KAI akan mengikuti arahan pemegang saham, yakni pemerintah.

“Kalau arahan pemegang saham kita siap,” ucap Didiek.

2. KAI bakal jadi induk INKA

PT Industri Kereta Api (INKA) melakukan pemeliharaan 31 rangkain kereta (trainset) LRT Jabodebek. (dok. LRT Jabodebek)

Sebelumnya, Erick mengatakan, wacana merger KAI dengan INKA itu adalah bagian dari upaya memangkas jumlah BUMN dari 47 perusahaan menjadi 30 perusahaan.

“Usulan untuk 47 menjadi 30 ya kan salah satunya ya bagaimana INKA dan KAI menjadi satu payung,” kata Erick di kantornya,

Dia mengatakan, nantinya PT KAI akan menjadi induk PT INKA setelah merger itu direalisasi.

“Masa INKA-nya jadi holding? KAI-nya lah,” ucap Erick.

3. Butuh restu Sri Mulyani

Menteri BUMN, Erick Thohir (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Erick mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan merger PT KAI dengan INKA. Namun, perlu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemegang saham BUMN.

“Tentu kita akan dorong, prosesnya nanti kan dari Kemenkeu lah. Karena kan pengelola kami, kepemilikan dari Menteri Keuangan. Kita propose ke sana, dan saya juga sudah paparan kan di banyak pihak bahwa memang sinkronisasi daripada banyak perusahaan BUMN ini bisa lebih maksimal,” tutur Erick.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Vadhia Lidyana
EditorVadhia Lidyana
Follow Us